Luhut: Potensi Energi Baru dan Terbarukan RI Capai 437 Gigawatt

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan gelar konferensi pers di media center KTT G20, Bali, Selasa (15/11). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, sebanyak 437 gigawatt. Ia mengatakan angka ini masih bisa berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

“Kita memiliki potensi EBT sebesar 437 gigawatt yang berasal dari panel surya, geothermal, hydropower,” tutur Luhut pada forum 10th US-Indonesia Investment Summit 2022 di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Luhut mengatakan, potensi Indonesia jauh lebih besar dari negara-negara G20. Ia menemukan fakta ini pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Nusa Dua beberapa waktu lalu.

“Kita sangat kaya, kita lihat juga dari (dari tingkat EBT) kita salah satu yang terbaik di G20,” ungkap Luhut.

Sebelumnya, pada pertemuan BNEF Summit di Nusa Dua, Bali, Luhut menyampaikan Pemerintah sudah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengembangkan potensi energi terbarukan tersebut, karena menurutnya potensi EBT tersebut dapat membuka akses untuk Indonesia mendapatkan investasi.

“Pak Darmawan (Direktur Utama PLN) menyebutkan dan mengingatkan saya bahwa hingga tahun 2060 potensi investasi energi terbarukan sekitar USD 700 miliar. Jadi ini kue besar. Makanya saya sangat percaya diri bahwa Indonesia bisa mempercepat transisi energi karena begitu banyak potensi yang bisa kita lakukan di negara ini, jika kita kelola dengan baik," ungkap Luhut di Nusa Dua, Bali, Sabtu (11/12).

Luhut menegaskan potensi ini dapat mempercepat komitmen Indonesia mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060, sesuai dengan tujuan dari rangkaian acara G20.

Meski demikian, Luhut menyampaikan kepada negara-negara asing bahwa transisi Indonesia menuju energi bersih tidak bisa mengikuti negara-negara lain. Sebelumnya, ia berdiskusi kepada Utusan Khusus Bidang Iklim Amerika Serikat (AS) John Kerry dan memperingatkan dia untuk tidak ikut mengatur transisi energi Indonesia.

“Saya pernah katakan pada John Kerry, Pertama, saya tidak mau mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional, jadi Pemerintah tidak perlu input kebijakan dari negara asing. Kedua, karena teknologi yang masih mahal. Ketiga, tidak realistis untuk mencapai itu sekarang, mungkin 10 tahun lagi ketika teknologinya sudah ada, baru kita betul-betul zero carbon,” tutur Luhut pada penutupan forum.