Luhut soal Pertemuan dengan Bos Freeport: Presiden Sering, Saya Juga

Lokasi tambang Freeport di Papua Foto: Reuters

Nama mantan bos Freeport McMoRan Inc (FCX), James Robert Moffett, mencuat setelah Sudirman Said mengungkap pertemuan istimewa antara Chairman FCX itu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada 6 Oktober 2015 silam.

Menanggapi hal ini, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut angkat suara. Menurutnya, bukan hanya sekali Jokowi bertemu dengan James Moffett alias Jim Bob. Tapi menurutnya tak ada yang istimewa dengan pertemuan itu.

"Bertemu Presiden kan sering-sering juga. Saya juga sering bertemu Moffet juga, enggak ada masalahnya," ujarnya di kantor Centre for Strategic International Studies (CSIS), Jakarta, Jumat (22/2).

Luhut menegaskan, setiap pertemuan Jokowi dengan Jim Bob adalah pertemuan biasa. Tidak pernah ada kesepakatan yang di luar kepentingan nasional.

"Presiden itu tidak pernah ada deal macam-macam. Deal-nya dia selalu dalam koridor kepentingan nasional," tegasnya.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Luhut Pandjaitan enggan berkomentar lebih jauh terkait isu tersebut. Dia menilai Sudirman Said yang menghembuskan isu itu pertama kali, kurang kerjaan.

"Ya yang viralin yang kurang kerjaan aja itu," katanya.

Sebelumnya mantan Menteri ESDM Sudirman Said menceritakan, pada 6 Oktober 2015 dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Sesampainya di ruangan kerja Jokowi, dia mendapati sudah ada Jim Bob di situ.

Menurut Sudirman, sebelum pertemuan itu staf Presiden membisikkan kepadanya, "Pertemuan ini tak pernah ada ya."

James Moffett. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Dari pertemuan itu, lanjut dia, keesokan harinya yakni tanggal 7 Oktober 2015, terbit surat yang dikesankan sebagai perpanjangan izin bagi PT Freeport Indonesia untuk beroperasi di Indonesia.

Direktur Materi Debat pada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menjelaskan, surat itu dibuat dirinya atas perintah Presiden Jokowi. Sebelumnya, sudah ada draf surat yang disiapkan oleh Jim Bob.

Menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport, bukan Indonesia.