Lumbung Ikan Nasional Maluku Dinilai Bakal Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Keramba ikan di Kab. Seram Barat, Maluku. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah berniat mengembangkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan pihaknya bersama kementerian atau lembaga dan pemda terkait rutin koordinasi untuk mewujudkan keinginan tersebut.

"Jadi saya pikir Maluku harus menjadi tempat tumbuhnya ekonomi baru. Kita ini orang bahari, harusnya kita menjadi kuat dan hebat di bahari," kata Trenggono saat tiba di Ambon, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/2).

Trenggono bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin memang bertolak ke Maluku, Jumat (5/2). Mereka mengunjungi Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang merupakan lokasi LIN.

Trenggono menjelaskan pengembangan Maluku sebagai lokasi LIN nantinya akan dibangun Kawasan Terpadu Pelabuhan Perikanan untuk menunjang proses produksi, pengolahan, sampai pemasaran menjadi lebih efektif dan efisien. Di dalamnya meliputi kantor pelabuhan perikanan, dermaga, cold storage dan pabrik es, gedung laboratorium, tempat pemasaran ikan modern, hingga pusat kuliner.

Ada pula infrastruktur pendukung lain seperti kawasan industri pengolahan ikan dan industri galangan kapal. Tak hanya itu, akan disiapkan juga sarana untuk fasilitasi permodalan dari perbankan dan fasilitasi asuransi bagi pekerja di sektor kelautan dan perikanan.

Trenggono mengatakan Maluku terpilih menjadi lokasi pengembangan LIN karena memiliki potensi produksi perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Terdapat tiga wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di sana yaitu WPPNRI 714, 715 dan 718 yang di dalamnya meliputi Laut Banda, Laut Halmahera, dan Laut Arafuru.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono. Foto: Humas KKP

Trenggono memastikan sejalan dengan pengembangan LIN di Maluku, pihaknya juga akan mengatur wilayah-wilayah penangkapan perikanan berdasarkan zonasi yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya minta Dirjen PT membuat semacam zonasi di wilayah-wilayah penangkapan dan dihitung lagi berapa sebetulnya kapasitas perikanan yang ada. Lalu kemudian dibuat semacam konsesi, supaya penerimaan negara juga menjadi besar. Kalau penerimaan negara besar, maka penerimaan daerah juga akan menjadi besar, dan ekonomi di daerah itu menjadi besar maka rakyatnya sejahtera," ujar Trenggono.

Dengan adanya LIN, estimasi produksi perikanan yang bisa dihasilkan dari sub-sektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Sedangkan tenaga kerja yang terserap diperkirakan lebih dari 30 ribu orang.

Di kesempatan yang sama, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menginginkan paling lama tahun 2022 pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan Maluku sebagai LIN harus sudah bisa berjalan. Menurutnya, pihak independen juga dilibatkan dalam peninjauan lokasi untuk memberi masukan supaya pembangunan LIN benar-benar bermanfaat ke depannya.

"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antara pelabuhan, kawasan industri perikanan dan pelabuhan perikanan harus disatukan di satu kawasan. Sesuai arahan presiden ini harus segera dilakukan, karena di hampir semua provinsi investasi sudah dilakukan, yang belum di Maluku," ungkap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan infrastuktur dasar akan dilakukan menggunakan dana APBN, baik dari Kemenhub dan KKP.