Ma’aruf Amin: Pemanfaatan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Masih Rendah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) saat meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Tingkat backlog atau defisit rumah karena rendahnya tingkat pasokan dibandingkan dengan kebutuhan di Indonesia masih tercatat tinggi. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan saat ini total backlog diperkirakan masih sebesar 11,04 juta unit. Dengan besarnya backlog tersebut maka pembangunan perumahan menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya. Terutama perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Khusus untuk MBR, Ma’ruf mengatakan sejatinya pemerintah telah menyediakan berbagai macam skema bantuan pembiayaan perumahan. Sayangnya menurut Ma’ruf, pemanfaatannya masih rendah.

“Pemanfaatan berbagai skema fasilitas pembangunan perumahan ada yang menunjukkan capaian baik namun ada pula yang perlu ditingkatkan,” ujar Ma’ruf dalam Seminar dan Sarasehan Nasional Himpunan Pengembang Nusantara 2020, Sabtu (21/11).

Adapun skema bantuan pembiayaan perumahan yang disediakan pemerintah terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP), Skema Subsidi Bunga (SSB), Skema Subsidi Bantuan Uang Muka (SSBUM) dan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan(SKP2BT). Selain skema tersebut terdapat juga alokasi belanja di Kementerian PURP terutama untuk membangun fasilitas umum dan sosial. Selain itu saat ini juga telah tersedia skema baru yaitu Tapera.

Rumah murah di Cikarang, Bekasi Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Sedangkan untuk realisasi pemanfaatannya, Ma’ruf merinci, untuk program FLPP dari anggaran Rp 11 triliun, telah terealisasi sebesar Rp 8,9 triliun atau sudah di atas 80 persen. Sedangkan untuk SSB, dari anggaran Rp 4,9 triliun realisasinya masih kecil yaitu Rp 788 miliar.

“Untuk program SBUM dari target untuk 4 juta orang dengan anggaran Rp 1,6 triliun realisasi masih rendah yaitu Rp 90 miliar. Dan P2BT dari anggaran Rp 8,3 triliun, baru terealisasi Rp 380 miliar,” ujarnya.

Adapun lokasi rumah yang terbangun melalui skema-skema tersebut telah tersebar di berbagai provinsi dengan total realisasi nasional per Januari 2020 sebanyak 688.027 unit atau 71,87 persen.

Ma’ruf pun berharap, skema-skema tersebut bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi di tahun depan. Untuk tahun 2021 dalam RUU APBN, alokasi pembiayaan perumahan tercatat sebesar Rp 30 triliun. Anggaran tersebut akan terbagi untuk skema SSB sebesar Rp 5,9 triliun, untuk SBUM Rp 630 miliar, pembiayaan dari kementerian lembaga sebesar Rp 6,7 triliun dan FLPP sebesar Rp 16,6 triliun untuk sekitar 157,5 ribu unit rumah.

“Pemerintah akan terus memberikan dukungan sebagai upaya mengurangi backlog perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tandasnya.