Bisnis
·
9 April 2021 15:47

Maksimalkan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Tingkatkan Jumlah Peserta

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Maksimalkan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Tingkatkan Jumlah Peserta (148254)
Muhammad Hanif Dhakiri pada seminar satu hari BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Permata Kuningan, Kuningan, Jakarta, Jumat (15/11). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto, meminta BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek meningkatkan kepesertaan. Sebab, ia merasa sampai saat ini pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi kepesertaan dan pengembangan dana investasi.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan data yang didapat, Hery menjabarkan sepanjang tahun 2019 pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebesar 21,2 persen atau Rp 29,2 triliun. Dengan perincian klaim di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT) Rp 26,2 triliun, Jaminan Kematian (JKM) Rp 858,4 miliar, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp 1,56 triliun, dan Jaminan Pensiun (JP) Rp 118,3 miliar.
Pada tahun 2019, BPJS membukukan penambahan iuran kepesertaan sebesar Rp 73,1 triliun dan data menunjukkan bahwa hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 29,2 triliun nilainya sama dengan pembayaran total klaim JHT, JKK, JKM dan JP.
Angka iuran kepesertaan itu jauh lebih besar dari hasil investasinya. Sehingga Hery menganggap kepesertaan adalah sebuah kunci.
“Jika kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar, maka akan mampu menambahkan kontribusi dari iuran peserta termasuk efeknya terhadap hasil investasi yang juga bertambah,” kata Hery melalui keterangannya, Jumat (9/4).
Maksimalkan Investasi, BPJS Ketenagakerjaan Diminta Tingkatkan Jumlah Peserta (148255)
Ilustrasi Ombudsman. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Pernyataan itu juga disampaikan Hery acara Diskusi Publik bertema Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pelayanan Kepesertaan Yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan di Hotel Alpha Kota Pekanbaru Riau pada Kamis, (8/4).
ADVERTISEMENT
Hery merasa peningkatan jumlah kasus klaim JHT tidak lepas dari dampak meningkatnya kasus PHK. Ia juga menemukan adanya ketidaksesuaian amanah UU SJSN dan UU BPJS jika perusahaan melakukan pelayanan klaim kolektif. Sebab, kata Hery, perusahaan mestinya hanya cukup terbitkan surat paklaring dan hak klaim tersebut diurus oleh peserta BPJS sendiri.
Selain masalah klaim, Hery menyebutkan beberapa pengaduan masyarakat yang kerap muncul terkait pengelolaan BPJS, seperti kuota pelayanan yang terbatas dan minimnya literasi pelayanan klaim online menyebabkan suburnya praktik percaloan klaim JHT.
“Masyarakat pekerja sangat membutuhkan BPJS Ketenagakerjaan karena programnya positif. Tapi kalau programnya positif dan tidak dimonitor dan diawasi bisa saja terjadi penyimpangan. Maka dari itu Ombudsman hadir dengan program respons cepat Ombudsman (RCO) di substansi jaminan sosial,” tutur Hery.
ADVERTISEMENT