Malaysia – Singapura Sepakat Tunda Proyek Kereta Cepat Rp 403 Triliun

Kuala Lumpur (Foto: Peter Nguyen/Pixabay)

Malaysia dan Singapura sepakat menunda proyek kereta cepat senilai USD 27 miliar atau setara Rp 403 triliun, yang menghubungkan kedua negara tersebut. Proyek ini telah ditenderkan di masa pemerintahan PM Najib Razak, dan semula ditargetkan rampung pada 2026.

Masalah keuangan yang dihadapi Malaysia, menjadi salah satu pemicu Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad memutuskan menunda proyek tersebut. Tapi mengacu kontrak, jika proyek dibatalkan maka Malaysia harus membayar denda 500 juta ringgit kepada Singapura.

"Pemerintah Singapura telah menerima pandangan kami untuk menunda proyek tersebut sampai waktu yang tak terbatas, hingga ekonomi membaik," kata Menteri Urusan Ekonomi, Azmin Ali, seperti dikutip kantor berita Bernama.

Azmin menambahkan, telah mengadakan sejumlah pembicaraan dengan mitra kerjanya dari Singapura. Dia menyatakan, Singapura bersedia mengesampingkan sanksi denda, yang sebelumnya termuat dalam kontrak.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. (Foto: REUTERS/Issei Kato)

Sanksi denda muncul, karena Singapura telah mulai menjalankan proyek kereta cepat yang digarap bersama ini. Yaitu dengan membentuk perusahaan infrastruktur bersama, serta membebaskan lahan di wilayah Singapura. Total yang telah dikeluarkan mencapai USD 182 juta.

Proyek prestisius tersebut jika terwujud, bisa memangkas waktu perjalanan Kuala Lumpur-Singapura menjadi hanya 90 menit.

Namun setelah Mahathir terpilih menjadi Perdana Menteri baru Malaysia, dia enggan melanjutkan proyek tersebut. Salah satunya karena tak ingin menambah utang pemerintah yang sudah mencapai 1 triliun ringgit.

Dengan utang sebesar itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sudah mencapai 51 persen, salah satu yang tertinggi di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Selain menghentikan proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura, Mahathir juga menunda proyek kereta di pesisir timur semenanjung Malaysia, East Coast Rail Link senilai USD 13 miliar atau sekitar Rp 194 triliun yang dibiayai utang China.

Beberapa waktu lalu dalam kunjungannya ke China, Mahathir telah membicarakan hal ini dengan PM Li Keqiang. Keduanya telah menyepakati penundaan proyek tersebut.