Mantan Menteri Jokowi Jadi Komisaris BUMN, Berapa Penghasilannya?

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8). Foto: PUSPA PERWITASARI/ANTARA

Jumlah mantan Menteri Jokowi yang menjadi komisaris di BUMN bertambah dengan diangkatnya Wishnutama Kusubandio menjadi Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom.

Wishnutama resmi menjadi Komut Telkomsel pada 11 Februari 2021 atas persetujuan Telkom dan Singapore Telecommunications Ltd (SingTel). Selain Wishnutama, ada sejumlah eks Menteri Jokowi yang jadi komisaris BUMN.

Mereka adalah Andrinof Chaniago yang saat ini menjadi Wakil Komisaris Bank Mandiri. Dia juga pernah menjadi Komut PT Angkasa Pura I (Persero) dan Komut PT BRI Tbk (Persero). Sebelumnya, Andrinof menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas saat dari 27 Oktober 2014 hingga 12 Agustus 2015 atau saat awal Jokowi memimpin di periode pertama.

Selain itu, ada mantan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Archandra Tahar, yang kini menduduki porsi Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Persero). Sebelumnya, Arcandra Tahar juga pernah menjabat sebagai Menteri ESDM pada periode 27 Juli 2016 sampai 15 Agustus 2016.

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, juga sejak tahun lalu menduduki kursi Komisaris Utama PT Semen Indonesia Tbk. Sebelum di Semen Indonesia, Rudiantara juga pernah bergabung dengan Indosat dan Telkomsel.

Komisaris Utama BRI, Andrinof Chaniago Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Lantas Berapa Penghasilan Seorang Dewan Komisaris BUMN?

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, penghasilan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas BUMN setara 45 persen dari gaji Direktur Utama.

Selain itu, Dewan Komisaris BUMN memperoleh tunjangan berupa Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan transportasi (bisa diganti dengan fasilitas mobil dinas), dan asuransi purna jabatan. Komisaris juga memperoleh fasilitas kesehatan dan fasilitas bantuan hukum. Tak lupa, Komisaris Utama BUMN akan mendapatkan bonus tahunan sebesar 45 persen dari tantiem yang diterima Direktur Utama.

kumparan mengambil contoh perkiraan gaji Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Mengutip laporan keuangan Pertamina tahun 2018 (audited), total gaji dan imbalan lainnya (termasuk bonus) dalam setahun untuk 11 Direksi dan 7 Komisaris Pertamina sebesar USD 47,273 juta atau setara Rp 661,82 miliar (kurs USD 1=Rp 14.000).

Dalam perhitungan rata-rata yang dibuat kumparan, bila diasumsikan setiap individu menerima sama rata, maka penghasilan untuk Direksi dan Komisaris BUMN bisa Rp 3,064 miliar per bulan atau Rp 36,768 miliar dalam setahun.

Sebagai catatan, besaran gaji, tunjangan, dan bonus yang diterima oleh jabatan Direktur Utama, Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris berbeda-beda menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-04/MBU/2014. Di dalam aturan tersebut juga dijelaskan perhitungan gaji hingga pembagian bonus untuk Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Foto: Kementerian PANRB

Tjahjo Kaget Gaji Menteri Kecil, tapi Bahlil Sebut Operasional Bisa Rp 150 Juta

Merujuk pada aturan Kementerian BUMN dan laporan keuangan Pertamina 2018, gaji yang didapat seorang komisaris ternyata sangat besar. Hal ini berbanding terbalik dengan gaji menteri yang kecil seperti yang pernah diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

Dia pernah mengeluhkan gajinya sebagai menteri sangat kecil. Menurut Tjahjo, dirinya hanya menerima sekitar Rp 20 juta per bulannya yang menurut dia sangat jomplang ketika dibandingkan dengan gaji dia sebagai anggota DPR yang capai ratusan juta rupiah.

“Gaji saya di DPR per bulan sudah Rp 260 juta. Enggak ngapa-ngapain, enggak main proyek, enggak main anggaran pokoknya dapat Rp 260 juta. Begitu jadi menteri, ini Pak Mendag juga kaget (gajinya) Rp 20 juta rupiah,” kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, tahun lalu.

Di sisi lain, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, sebenarnya biaya operasional seorang menteri sangat besar. Bahlil yang sebelumnya seorang pengusaha mengaku dana operasional memang lebih besar dibandingkan gaji pokok yang diterima seperti dikeluhkan Tjahjo.

Bahlil membenarkan yang disampaikan Tjahjo Kumolo soal kecilnya gaji menteri. Di luar gaji, dia mengakui memiliki dana operasional yang besarnya ratusan juta rupiah per bulan.

“Tahu gaji menteri berapa? Rp 19 juta. Tahu Dana operasional menteri Rp 120 juta? Ada yang Rp 150 juta ya. Menkeu Rp 150 juta. Rp 120 juta itu, itu dipakai untuk biaya tamu semua yang ada datang di kementerian. Termasuk Pak Teten,” kata Bahlil di Kantor BKPM, Jakarta, tahun lalu juga.

Bahlil menyampaikan jumlah gaji tersebut kepada para pejabat dari Kementerian atau Lembaga yang ditugaskan di BKPM untuk membantu mengurus perizinan usaha. Salah satu tujuannya memotivasi para pejabat yang masih muda, agar tidak gampang mengeluh dengan gaji. Menurutnya sebagai pejabat, di luar gaji yang diterima, yang tak kalah penting adalah harus harus siap mengabdi kepada negara.