Marak Robot Trading, Mendag Ungkap Kriteria Kepala Bappebti yang Dicari Jokowi

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjadi pembicara utama dalam World Economic Forum. Foto: Dok. Kementerian Perdagangan

Mendag Muhammad Lutfi, mengumumkan akan segera mencari pengganti Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Lutfi mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden meminta kriteria khusus sosok seperti apa yang diinginkan untuk mengisi posisi Kepala Bappebti.

"Hasil konsultasi kami dengan Presiden adalah maunya anak muda, mengerti teknologi dan akan berjalan. Kepala Bappebti yang mestinya (kriteria) diminta adalah yang pasti berpacu dengan waktu, dan kemajuan," ujar Lutfi dalam rapat komisi VI DPR, Selasa (7/6).

Lutfi mencermati terjadi masalah di teritori lingkup hukum, seperti robot trading yang proses hukum seharusnya jelas. Awalnya pelaku robot trading mempunyai izin untuk sekolah komputer, kemudian mereka mengumpulkan dana jumlahnya hampir triliun.

"Jadi kalau ditanya siapa yang salah, ini sama seperti seorang pilot yang SIM C terbang. Saya meminta Plt Dirjen Bappebti untuk melapor, kalau sampai ada oknum dalam menjalankan kebijakan jadi terpecah karena pelanggaran hukum, saya minta diaudit dan ditindak sesuai dengan hukum," katanya.

Ilustrasi Bappebti. Foto: Facebook/Bappebti Kemendag

Lutfi menegaskan oknum-oknum bisa menjadi celah, karena ruang lingkup Bappebti berurusan dengan orang banyak. Lutfi berupaya konsultasi dengan Kepolisian untuk melihat dana tersisa untuk dikembalikan.

"Saya mencoba bagaimanapun untuk memberikan kembali (dana) kepada mereka yang menjadi korban. Ini menjadi komitmen terutama Bappebti urusannya orang banyak, saya sebagai pimpinan di Kemendag merasa kecewa dan mesti melakukan reform sistem dan aturan," katanya.

Mendag akan melakukan rapat dengan Bappebti untuk menentukan reformasi Bappebti secara menyeluruh serta menetapkan batas waktu. Selain itu, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan aparat hukum.

"Bayangan saya kalo ada dana harus dikembalikan kepada rakyat. Meski jumlahnya akan jauh berbeda yang disetorkan kepada masyarakat," jelasnya.