Ma'ruf Amin Sebut Bakal Ada Direktorat Khusus untuk Industri Halal

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Foto: KIP/Setwapres

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan rencana pemerintah membentuk direktorat khusus industri halal di kementerian dan lembaga. Rencana tersebut masuk dalam salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia.

Langkah ini, menurut Ma'ruf, juga sejalan dengan merger 3 bank syariah milik BUMN.

"Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian/lembaga, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat," ujar Ma'ruf membuka Ijtima Sanawi Dewan Syariah Nasional MUI, Kamis (5/11).

Selain rencana tersebut, kata Ma'ruf, pemerintah juga akan memperkuat ekosistem di bidang produk halal, social fund, serta bisnis syariah. Tujuannya untuk menyasar kelompok muslim khususnya kalangan milenial yang saat ini terjun di dunia startup, atau tengah merintis karier menjadi entrepreneur muda.

Adapun sektor lain yang potensial untuk dikembangkan, lanjut Ma'ruf, yakni potensi pasar halal Indonesia. Ia menilai, selama ini potensi tersebut belum optimal lantaran besarnya dominasi produk impor.

Ma'ruf menegaskan, keinginan ini juga mendapat tempat di UU Cipta Kerja yang baru disahkan. Lewat kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi, akan merangsang tumbuhnya banyak industri halal tanah air.

"UU Cipta Kerja yang baru disahkan, sejatinya diarahkan untuk mewujudkan hal itu. Merangsang tumbuhnya lebih banyak industri halal di dalam negeri, sehingga pasar halal kita yang besar itu dapat diisi produk dalam negeri," beber Ma'ruf Amin.