Mau Cabut Izin Perusahaan yang Bikin Polusi di DKI, Anies Diingatkan soal PHK

11 Juli 2022 13:08
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/6/2022).  Foto: Pemprov DKI Jakarta
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Balai Kota, Jakarta, Senin (27/6/2022). Foto: Pemprov DKI Jakarta
ADVERTISEMENT
Niat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin perusahaan yang menimbulkan polusi di DKI Jakarta, dikhawatirkan bakal menyebabkan terjadinya gelombang PHK pekerja. Baik serikat buruh maupun kalangan pengusaha, yakin langkah Anies bakal menimbulkan pemutusan hubungan kerja.
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan akan mencabut izin pabrik atau perusahaan yang menghasilkan polusi berlebih di wilayah DKI Jakarta. Penegasan ini dilakukan lantaran kualitas udara di Jakarta yang kembali memburuk
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menilai, pencabutan izin perusahaan tersebut akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Karena dengan menutup artinya sama dengan mem-PHK karyawan yang bekerja dalam industri tersebut, serta sekaligus menghentikan produksi barangnya yang akan berimbas pada masukan pajak dan pertumbuhan ekonomi,” kata Benny dihubungi kumparan, Senin (11/7).
Menurutnya, sebelum dilakukan pencabutan izin sebaiknya perlu dilakukan teguran dan binaan agar perusahaan bisa memperbaiki sistem pengolahan limbahnya sehingga tak berimbas pada polusi berlebih. “Biasanya dilakukan langsung oleh Kementerian LHK dan Kemenperin,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Anggota Deputi The Governing Body of the International Labour Organization (ILO) Said Iqbal mengatakan, sanksi yang diberikan untuk perusahaan jangan sampai berdampak pada PHK.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
“Sanksi yang diberikan pada perusahaan yang masih tetap ada polusi jangan berakibat pada PHK. Itu yang paling penting. Karena contoh, akibat menekan angka polusi membutuhkan investasi, investasi akhirnya digunakan sistem robotisasi sehingga karyawan yang bekerja di-PHK. Itu jangan, kita tidak setuju,” ujar dia.
Di lain sisi, dirinya yang juga bagian dari ILO mendukung upaya Anies Baswedan dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Hal itu menurutnya bagian dari upaya untuk mengantisipasi perubahan iklim.
“Pernyataan Gubernur tersebut sebenarnya dalam rangka kampanye hijau di dunia. Ini ILO, badan perburuhan dunia juga mendukung. Jadi green industry atau juga akibat climate change yang semakin membahayakan penduduk bumi,” terang Said Iqbal.
ADVERTISEMENT
Sehingga, menurutnya perlu diambil jalan tengah antara kepentingan lingkungan dan perlindungan tenaga kerja. Said Iqbal berkata bagi perusahaan yang menyumbang polusi bisa dilakukan pendekatan terlebih dahulu, mulai dari diberikan waktu untuk berbenah, peringatan, sanksi administratif, baru dibekukan secara total.
“Intinya lingkungan harus hijau atau diselamatkan, tapi tidak terjadi PHK akibat kebijakan ini. Karena yang namanya lingkungan ini pasti investasi besar,” pungkas dia.
Sebelumnya, Anies sudah menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut izin perusahaan yang menghasilkan polusi udara dan mengotori wilayah DKI Jakarta.
"Kami di Jakarta, ketika ada sebuah perusahaan yang mengotori udara, kami ambil langkah mencabut izin lingkungan hidupnya sehingga harus tutup. Tidak bisa diselenggarakan lagi,” tegas Anies.