Melintas di Tol Bali Mandara, Mobil Listrik Bisa Isi Ulang Baterai

Fasilitas pengisian ulang baterai kendaraan listrik. Foto: M Edy Sofyan/kumparan

Pengendara mobil listrik yang melintas di ruas Tol Bali Mandara (Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa) tak perlu khawatir kehabisan baterai. Tol yang dikelola anak usaha PT Jasa Marga Tbk (Persero), yakni PT Jasamarga Bali Tol (JBT), kini dilengkapi fasilitas pengisian ulang baterai mobil listrik.

Fasilitas tersebut dibangun melalui kerja sama PT JBT dengan PT PLN (Persero) dan PT Opinteh Djojo Indo. Fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) itu resmi beroperasi sejak Selasa (28/01).

Direktur Utama PT JBT, Enkky Sasono, menyatakan untuk sementara baru ada 1 unit fasilitas tersebut. Tapi ke depan, SPKLU lainnya bisa terbangun di semua area pintu masuk Jalan Tol Bali Mandara.

“Jadi, ke depan kita lihat dahulu penetrasi mobil listrik di Bali seperti apa,” kata Enkky melalui pernyataan resmi, Kamis (30/1).

Keberadaan SPKLU ini turut mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan serta konsep Green Toll Road yang dicetuskan oleh Jasa Marga.

Suasana Tol Bali-Mandara. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Enkky menambahkan, saat ini ekosistem mobil listrik, khususnya di Bali, memang belum berkembang secara signifikan. Meski begitu, pembangunan SPKLU tersebut merupakan langkah konkret terhadap regulasi terkait, baik oleh Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai ( Battery Electric Vehicle ) untuk Transportasi Jalan. Selain itu juga Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

“Kita membiasakan suatu yang baru. Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi perlu kami tegaskan, ini adalah sebuah langkah awal dalam mendukung apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat ataupun pemerintah daerah,” ujar Enkky.