Menaker Kritik Manajemen Kartu Prakerja: 2 Juta Korban PHK Tak Diloloskan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Foto: Kementerian Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah geram dengan Manajemen Kartu Prakerja. Sebab, sebanyak 2,1 juta korban PHK yang masuk dalam daftar prioritas (whitelist) pemerintah, tak semua lolos sebagai peserta di gelombang 11 Kartu Prakerja.

Menurut Ida, data prioritas 2,1 juta orang tersebut merupakan arahan dari Presiden Jokowi. Selain itu, data tersebut juga merupakan usulan dari NU, Muhammadiyah, DPR RI, dan Dinas Ketenagakerjaan.

“Kami sangat sayangkan keputusan PMO (Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja). Data pekerja terdampak 2,1 juta dan diperintahkan presiden langsung, dapat karpet merah seharusnya, ternyata hanya sebagian kecil yang diterima,” ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI secara virtual, Rabu (25/11).

Dia melanjutkan, dari 2,1 juta orang yang diprioritaskan itu disisir kembali hingga mendapat 555.540 orang yang masuk daftar whitelist. Sebanyak 25 ribu orang merupakan data usulan dari DPR RI; 20.700 usulan NU; 9.000 usulan Muhammadiyah; dan 500 ribu usulan Disnaker.

Ilustrasi daftar kartu Prakerja. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Data tersebut selanjutnya dikirimkan ke PMO Kartu Prakerja pada 1 Oktober 2020. Namun setelah dianalisa pihak Manajemen Kartu Prakerja, hanya 270 ribu orang yang disetujui.

Belum selesai di sana, data itu kemudian diproses dan disisir kembali menjadi 209 ribu orang. Hingga pada 3 November 2020, PMO Kartu Prakerja ternyata hanya menerima 95.559 orang dari data itu yang lolos di gelombang 11. Artinya, hanya sekitar 4,5 persen dari data tersebut yang lolos sebagai peserta Prakerja, dari usulan awal 2,1 juta.

“Di 3 November PMO kirim data batch 11, ternyata hanya 95.559 data. Dari usulan DPR, NU, Muhammadiyah, dan dinas-dinas tidak ada yang masuk sama sekali,” tegasnya.

Ida pun merasa tertampar oleh NU hingga Muhammadiyah karena hanya sebagian kecil dari data usulan prioritas tersebut yang lolos. Namun pihaknya menjelaskan bahwa ada dari data usulan itu yang sudah menerima program atau bantuan lain dari pemerintah, sehingga tak bisa lolos sebagai peserta Kartu Prakerja.

“Kami pertanggungjawabkan ke Muhammadiyah, NU, dinas-dinas yang ada di seluruhnya, semua data, kami dapat data dari PMO, mereka sudah terima program lain, ada datanya, kalau dibutuhkan kirim ke Komisi IX,” jelasnya.

Adapun jumlah peserta yang lolos di gelombang 11 sebanyak 382.868 orang. Kuota itu berasal dari penerima Kartu Prakerja gelombang 1 hingga 10 yang dicabut kepesertaannya.