Mendag Minta 3 BUMN Impor 50 Ribu Daging Sapi dari Brasil

Ilustrasi daging sapi beku. Foto: Pixabay

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk segera mengimpor daging sapi beku dari Brasil. Ketiga BUMN itu adalah PT Berdikari (Persero), Perum Bulog (Persero), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI.

Enggar mengatakan, total kuota impor yang diberikan kepada 3 BUMN tersebut sebanyak 50 ribu ton. Izin impor puluhan ribu ton daging sapi itu dikeluarkan hingga akhir tahun ini.

"Dalam rapat koordinasi Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) sudah ditetapkan impor kuota 50.000 ton dari Brasil. (Rinciannya) 30 ribu ton dialokasikan pada Bulog, 10 ribu ton ke PPI dan 10 ribu ton ke Berdikari," kata Enggar saat ditemui di Tangerang, Rabu (14/8).

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. Foto: Dok. Kemendag

Pengiriman daging sapi beku dari Brasil membutuhkan perjalanan hingga 3 bulan lamanya. Dengan penugasan ini, kata dia, dirinya sudah berkirim surat ke Kementerian BUMN.

Adapun tujuan dari impor daging sapi dari Brasil, Enggar hanya menyebut untuk dijual kembali di Indonesia. Dia tidak menjelaskan lebih rinci apakah daging tersebut untuk meredam harga pasar atau alasan lainnya.

Sementara Brasil dipilih menjadi negara tujuan impor agar Indonesia tidak bergantung pada satu negara dalam memenuhi kebutuhan daging sapi.

"Dari awal Brasil minta, dan bagus saja supaya kita enggak tergantung dari 1 negara, enggak tergantung dari Australia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Berdikari Eko Taufik Wibowo mengatakan impor tersebut bakal dilakukan pada September 2019. Importasi daging sapi asal Brasil itu saat ini masih menunggu surat penugasan. Pemerintah pun telah melakukan survei.

Pihaknya memandang importasi daging sapi asal Brasil itu bisa menjadi upaya pemerintah untuk meredam isu kekalahan Indonesia atas gugatan Brasil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Setidaknya, ini diharapkan bisa menjadi penyeimbang karena Brasil menang kasus ayam di WTO," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN.