Mendag Sebutkan 3 Faktor yang Bakal Dongkrak Harga TBS di Atas Rp 2.000

Sejumlah truk pengangkut Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit mengantre untuk pembongkaran di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Selasa (17/5/2022). Foto: Syifa Yulinnas/ANTARA FOTO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan harga tandan buah segar (TBS) petani sawit pada akhir Agustus nanti sudah berada di atas Rp 2.000 per kg. Dia menjelaskan faktor apa saja yang membuat harga TBS terdongkrak.

"Satu, kita lakukan PE (pungutan ekspor) kita hold, enggak dipungut dulu USD 200. Karena pajak enggak dipungut otomatis (harga TBS) akan naik 600 per kg. Kalau selama ini PKS membeli Rp 1.250 tambah Rp 600 menjadi Rp 1.850. Itu sudah," kata Zulhas di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (11/8).

Selanjutnya, untuk bisa mendongkrak harga TBS di atas Rp 2.000, Zulhas juga mengubah basis perhitungan harga acuan CPO yang sebelumnya dilakukan sebulan sekali menjadi dua minggu sekali.

"Itu berkurang lagi, biasanya BK (Bea Keluar) USD 288 sekarang hanya dibayar USD 52 . Berarti ada pajak yang tidak dipungut USD 236. maka (TBS) naik lagi dia Rp 640. Maka mestinya TBS sudah Rp 2.490 per kg, mestinya," urai Zulhas.

Kemudian faktor ketiga, Zulhas mengatakan saat ini faktor pengali ekspor CPO sudah dinaikkan menjadi 13,5. Dengan begitu realisasi ekspor CPO akan lebih cepat dan dia menargetkan bulan ini ekspor CPO mencapai 4 juta ton.

"Sekarang di Sumatera sebagian besar sudah Rp 2.000. Di Jambi Rp 2.034, di Riau Rp 2.138. Mudah-mudahan ini Agustus sudah 2.000 ke atas, rata-rata," kata dia.

Petani Ungkap Faktor Lain yang Ganjal Harga TBS

Selain beban CPO seperti PE dan BK serta percepatan ekspor CPO, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai juga ada faktor lain yang membuat harga TBS sulit naik.

Ketua Apkasindo, Gulat Manurung menjelaskan bahwa faktor tersebut adalah rujukan harga CPO yang menggunakan harga tender CPO dari KPBN. Gulat menilai seharusnya harga CPO merujuk pada harga referensi Kementerian Perdagangan yang tertuang pada Permendag nomor 55 tahun 2015.

Gulat menjelaskan, harga TBS saat ini harus menginduk pada harga tender KPBN karena aturan yang tertuang pada Permentan Nomor 01 tahun 2018. Dalam aturan tersebut, Gulat mengkritisi generalisasi harga petani sawit bermitra.

"Perlu dicatat bahwa dari total luas kebun sawit rakyat 6,8 juta hektar, hanya 7 persen yang bermitra (481 ribu hektar), sisanya 93 persen (6,32 juta hektar) adalah petani sawit swadaya (mandiri) yang tidak melakukan kemitraan, baik dengan korporasi perkebunan sawit maupun dengan korporasi PKS," ungkap Gulat.

Faktor lainnya yang tak disinggung Mendag, yakni tingginya potongan timbangan TBS petani di pabrik kelapa sawit atau PKS yang mencapai 8-20 persen.

"Misal timbangan TBS petani 1.000 kg, jika dipotong timbangan 20 persen maka yang dihitung pihak PKS adalah hanya 800 kg," pungkas Gulat.