Menhub Curhat Proyek yang Dibiayai Surat Utang Syariah Tak Berjalan Mulus

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menhub Budi Karya Sumadi. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi program pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Menurutnya program tersebut memiliki banyak keunggulan.

Namun, Budi mencatat bahwa proyek yang dibiayai surat utang syariah itu juga seringkali terkendala oleh masalah pembebasan tanah. Di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Budi pun curhat bahwa masalah pembebasan tanah membuat beberapa proyek berbasis SBSN di Kemenhub menjadi stagnan.

“Tahun 2019-2020 kita mendapatkan suatu project SBSN yang tidak begitu meningkat. Hal ini lebih banyak karena masalah tanah. Masalah tanah yang sebelumnya dijanjikan oleh Pemda tapi tidak dilakukan sehingga kami bersama-sama LMAN membebaskan tanah,” ujar Budi dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021, Rabu (20/1).

Ilustrasi pembangunan infrastruktur perhubungan. Foto: Dok. PT KAI

Menurut Budi, di Kemenhub sendiri persentase serapan dana SBSN cukup tinggi. Yaitu mencapai 91 persen. Namun tetap saja sulit menuju 100 persen karena permasalahan tanah yang belum selesai.

Melihat permasalahan yang sering terulang tersebut, Budi pun lantas mengusulkan kepada Sri Mulyani agar proses pembebasan tanah sebaiknya dilakukan dulu 1 tahun sebelum pemberian dana SBSN. Hal itu menurutnya akan memberikan kepastian dan mempercepat penyelesaian proyek.

“Jadi tahun ini saya usulkan walaupun kita belum dapat SBSN, kita diberikan pembebasan lahan dulu baru 1 tahun kemudian kita ambil SBSN. Kalau enggak, kejar-kejaran nanti karena tanahnya belum selesai. Kemarin itu kami tidak bisa menyelesaikan karena tanahnya belum selesai,” curhat Budi.

Tidak hanya itu, Budi juga meminta adanya fleksibilitas dalam program SBSN. Namun sekali lagi Budi tetap mengapresiasi program SBSN tersebut. Hingga saat ini, proyek yang didanai SBSN di bawah Kementerian Perhubungan terus berkembang. Dari yang sebelumnya hanya didominasi oleh pembangunan infrastruktur di bawah ditjen kereta api dan udara, kini mulai banyak dilakukan pembangunan proyek-proyek di bawah ditjen perhubungan darat.