Menhub: LRT Palembang Butuh 7 Tahun Agar Ramai Penumpang
PerbesarADVERTISEMENT
Light Rail Transit atau LRT Palembang masih sepi penumpang, sehingga pendapatannya jauh lebih rendah daripada biaya operasional per bulan. Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, perlu 7 tahun agar LRT Palembang ramai penumpang.
ADVERTISEMENT
Menurut Budi Karya, jika merujuk ke negara tetangga, Singapura, maka setidaknya dibutuhkan waktu 10-15 tahun untuk mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke angkutan transportasi massal.
Budi menilai Indonesia dapat lebih cepat dari Singapura atau hanya membutuhkan waktu 7 tahun karena masyakat Kota Palembang sudah meninggalkan angkutan kota "opelet".
"Singapura mencatat butuh 10-25 tahun itu ketika mereka masih menggunakan opelet. Sementara Indonesia sudah meninggalkan opelet, ya artinya bisa hanya tujuh tahun saja," kata Budi seusai acara "Dialog Interaktif Generasi Millenial", di Palembang, Senin (4/3).
Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu mengatakan, keberadaan LRT di Palembang merupakan revolusi transportasi massal. Sehingga sepatutnya terus diperjuangkan, karena nantinya bakal menjadi satu-satunya solusi kemacetan di perkotaan.
Menurut Budi seperti dikutip dari Antara, nantinya Kota Palembang bakal menjadi rujukan kota-kota di Indonesia karena sudah lebih dahulu melakukan langkah antisipasi. Untuk itu, langkah pengintegrasian kereta dalam kota Light Rail Transit (LRT) Palembang dengan Bus Damri dan Bus Transmusi patut didukung oleh semua pihak.
ADVERTISEMENT
Pemberlakukan tiket terusan integrasi LRT Palembang dengan moda transportasi lain pada 24 Februari 2019 diharapkan dapat semakin membiasakan masyarakat menggunakan moda transfortasi massal.
"Tiket sangat murah hanya Rp 7.000 lebih kurang, ada jaminan pula tiba tepat waktu dari suatu tempat ke tempat lain," kata dia.
Sebelumnya, LRT Palembang sempat menjadi soroton terkait tingginya biaya operasional yakni mencapai Rp 10 miliar per bulan sejak beroperasi pada Agustus 2018. Sedangkan KAI sebagai operator hanya mendapatkan pemasukan Rp1,1 miliar per bulan dari penjualan tiket penumpang.
Untuk itu, pemerintah menjamin subsidi sebesar Rp123 miliar pada 2019.
