Menhub Minta ke Sri Mulyani Agar Rapid Test Disubsidi

Petugas medis saat melakukan rapid test. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui ada pihak termasuk anggota DPR yang merasa keberatan dengan syarat rapid test atau PCR sebelum menggunakan moda transportasi saat new normal. Sebab, biaya rapid test atau PCR dinilai masih tinggi.

Untuk itu, Budi Karya mengaku sedang mengupayakan khususnya di rapid test agar bisa terjangkau dengan meminta pemberian subsidi.

“Kami sedang minta ke Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar rapid test ini diberikan subsidi, khusus rapid test ini diberikan subsidi kepada mereka-mereka yang akan berjalan,” kata Budi Karya saat rapat dengan Komisi V yang disiarkan secara virtual, Rabu (1/7).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Budi Karya memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan kondisi yang ada saat ini. Ia menjelaskan penanganan virus corona memang berada di Gugus Tugas. Namun, Budi Karya menuturkan saran dan masukan bakal terus disampaikan.

“Kami selalu memberikan suatu masukan-masukan, ditandai bahwa kemarin hari Jumat kami memberikan surat kepada semua operator agar bisa menetapkan sendiri partner untuk membuat rapid test,” tutur Budi Karya.

Budi Karya mengatakan memang sejauh ini belum ada ketetapan yang mengatur berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat. Ia mengungkapkan pernah membuktikan sendiri perkara tersebut di lapangan.

“Dari kunjungan saya ke Solo dan Jogja rapid test itu Rp 300 ribu, sedangkan ada pihak yang bisa menyediakan dengan Rp 100 ribu,” ungkap Budi Karya.