Menhub: Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Masih Minim

Ilustrasi angkutan umum. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Jumlah pengguna transportasi umum di Jabodetabek masih minim, saat ini masih berada di angka 32 persen.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka diskusi panel yang diadakan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

“Kita memang masih melihat bahwa jumlah pengguna angkutan umum masih belum banyak, masih 32 persen,” ujar Budi Karya membuka diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (4/2).

Angka itu menurutnya terbilang masih sedikit jika dibandingkan dengan kota di negara-negara maju lainnya. Padahal, Jabodetabek merupakan wilayah dengan jumlah transportasi umum terbesar di ASEAN.

“Sementara negara-negara maju seperti Singapura dan Jepang itu 50 sampai 60 persen, tentu itu harapan kita menjadi satu tujuan,” ujar Budi Karya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) saat menghadiri Rakor RITJ 2020. Foto: Muhammad Darisman/kumparan

Demi mengejar ketertinggalan ini, kata Budi Karya, pengerjaan transportasi umum yang terintegrasi perlu dikebut. Dua moda yang menurutnya bisa lebih digenjot yakni Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT).

“Beberapa tahun ini dengan adanya MRT dan dibangunnya LRT menandai angkutan massal menjadi suatu solusi. Konektivitas antara Jakarta dengan kota penyangga menjadi suatu hal penting,” jelasnya.

Ilustrasi Stasiun MRT Lebak Bulus. Foto: Shutter Stock

Atas dasar itu, menurutnya, langkah untuk membuka kerja sama dengan pihak swasta perlu dikembangkan. Sebagaimana yang telah lebih dulu dilakukan pemerintah di Sulawesi Selatan.

“Kita harus berpikir lebih jauh bagaimana pendanaan itu bisa dilakukan dan dicari, sehingga banyak swasta yang turut serta. Kita sudah mencoba mengajak keterlibatan swasta di Sulawesi Selatan di mana Makassar, Pare Pare sudah melibatkan swasta, ada suatu koordinasi dana swasta dan pemerintah,” pungkasnya.

Budi Karya menambahkan, kontribusi swasta untuk mengembangkan transportasi umum di Jabodetabek sangat diperlukan.

“Nanti ada pola-pola yang bisa dikembangkan di Jabodetabek dan saya berpikir bahwa bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda juga berpikir bagaimana dana-dana swasta untuk terlibat,” tegas Budi Karya.