Menkeu Minta Pertalite Dibatasi, Erick Thohir: Saya Belum Dengar!

Menteri BUMN Erick Thohir di acara Halaqah Fikih Peradaban di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak, Sewon, Bantul, Kamis (11/8/2022). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar PT Pertamina (Persero) membatasi penjualan BBM Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah. Langkah ini dianggap perlu karena anggaran subsidi energi terus meningkat.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih belum mendengar usulan dari Menkeu tersebut. "Saya belum dengar, belum diputuskan mungkin kita tunggu saja," kata Erick ditemui usai acara Halaqah Fikih Peradaban di Madrasah Aliyah Ali Maksum, Krapyak, Sewon, Bantul, Kamis (11/8/2022).

Erick mengatakan bahwa yang dia ketahui saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di angka 5,44 persen di kuartal II 2022. Menurutnya hal itu jauh lebih baik dibanding negara lain.

"Yang saya ketahui bahwa kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan 5,44 persen. Adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibandingkan banyak negara. Artinya yang tadinya 5,01 jadi 5,44 ini bagus," katanya.

Namun, Erick juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi seiring juga dengan pertumbuhan inflasi. Dampak inflasi ini pada 2 hal yaitu pangan dan energi. "Kita lihat bagaimana harga-harga pangan ini sekarang mahal ya harga energi juga mahal tapi ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia," ujarnya.

"Kita bisa lihat negara Eropa, Amerika yang sekarang BBM nya itu jauh (lebih tinggi) sama yang ada di Indonesia," tegasnya.

Hal serupa pun terjadi di sektor pangan. Akan tetapi, menurut Erick, Presiden Jokowi selalu mengingatkan menteri agar bisa memastikan harga tetap terjangkau masyarakat.

"Nah karena itu bapak presiden selalu mengingatkan ke para menteri untuk bisa turun ke bawah memastikan harga pangan harga BBM ini bisa terjangkau," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar PT Pertamina (Persero) segera mengendalikan volume penjualan BBM Pertalite dan Solar yang disubsidi pemerintah. Hal ini mengingat kuota yang sudah semakin menipis di tahun ini.

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran subsidi energi akan terus bergerak seiring dengan harga minyak mentah dan realisasi volume penjualan Pertalite. Hingga kini anggarannya sudah membengkak sebesar Rp 502,4 triliun.

"Tentu saya berharap Pertamina untuk betul-betul mengendalikan volumenya. Jadi supaya APBN itu tidak terpukul oleh 3 hal dari sisi subsidi ini, volumenya naik di atas yang tadi dikuotakan, dijatahkan, dan harganya lebih tinggi dari yang sudah kita estimasikan," katanya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (10/8).

Adapun pemerintah telah menambahkan subsidi energi sebesar Rp 349,9 triliun, dari pagu awal di APBN 2022 senilai Rp 152,5 triliun. Sehingga, total subsidi energi di tahun ini sebesar Rp 502,4 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, tambahan subsidi energi tersebut dihitung salah satunya berdasarkan volume atau kuota untuk Pertalite di APBN 2022 sebesar 23 juta kiloliter, namun realisasi konsumsi saat ini terus melonjak, bahkan diestimasi bisa mencapai 28 juta kiloliter.