kumparan
18 Desember 2019 14:41

Menko Airlangga: Omnibus Law Masuk Prioritas di 2020

PTR, Talk Show, Airlangga Hartarto
Kadin Gelar Talk Show Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). Foto: Abdul Latif/kumparan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada DPR untuk segera merampungkan Undang-undang Omnibus Law dalam kurun waktu tiga bulan.
ADVERTISEMENT
Omnibus law merupakan suatu undang-undang yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto mengatakan, Undang-undang Omnibus Law baru akan masuk ke dalam proram legislasi nasional (Prolegnas) pada Januari 2020.
"Ya tentu Surpres (Surat Presiden) sesudah Prolegnas. Prolegnas baru disepakati di rapat paripurna terakhir kemarin. Dan hari ini DPR reses," usai acara Kadin Talks, di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (18/12).
Dengan demikian, menurutnya pembahasan mengenai UU sapu jagad ini baru dapat dibahas kembali pada masa sidang DPR berikutnya pada Januari 2020.
"Baru msuk lagi di Januari tanggal 16, dan akan dibahas di masa sidang berikutnya, dua-duanya (Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja)," imbuh Airlangga.
Talk Show, Airlangga Hartarto
Kadin Gelar Talk Show Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (18/12). Foto: Abdul Latif/kumparan
Sementara itu, Ketua Satgas Omnibus Law yang sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani menuturkan, saat ini Omnibus Law masih dalam pembahasan bersama para pelaku usaha.
ADVERTISEMENT
Hal itu dilakukan untuk dapat menyempurnakan aturan tersebut, sebab menurut dia, Omnibus Law dirancang untuk memudahkan investasi masuk ke Indonesia.
"Sebetulnya kan berjalan terus, tapi untuk finalnya semuanya di tanggal 26 (Desember), karena target dari pemerintah kan pertengahan Januari sudah masuk (pembahasan DPR). Jadi kami menargetkan mungkin awal minggu Januari atau tgl 7-10 sudah final dari kami," jelas Rosan.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan