Menko Zulhas Kenang Pertumbuhan Ekonomi RI saat Orba: Rata-rata 7,5 Persen
·waktu baca 2 menit
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengenang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang tumbuh rata-rata 7,5 persen per tahun.
Ia menuturkan, kala itu Indonesia mampu membangun berbagai industri strategis, mulai dari satelit, pesawat terbang, petrokimia, Krakatau Steel, Pindad, PT PAL, hingga mencapai swasembada pangan lewat Bulog.
“Masa yang lalu yang bagus kita masih katakan bagus pada masa Orde Baru, Ekonomi kita tumbuh rata-rata 7,5 persen per tahun,” kata Zulhas dalam pidatonya di HUT ke-27 Partai Amanat Nasional (PAN), di Jakarta, Minggu (24/8).
Pada saat itu Indonesia lebih unggul dibanding China, Korsel, Thailand, Taiwan, hingga Vietnam.
Namun, Zulhas menilai kondisi berbeda terjadi saat ini. Setelah 28 tahun reformasi, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen, lebih lambat dibanding negara tetangga. Malaysia kini mencatat PDB per kapita USD 11.000, Thailand hampir USD 8.000, sementara Vietnam terus mengejar.
“Kalau kita tidak lebih hebat, paling kurang kita sebanding dengan mereka pada masa itu. Tapi sekarang kita mulai agak ketinggalan,” ujarnya.
Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Sebelumnya, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama pemerintahannya. Namun, untuk mengejar angka ambisius ini, dibutuhkan dana jumbo hingga Rp 10.000 triliun.
Tantangan tersebut diungkap dalam Gala Dinner Soemitro Economic Forum yang digelar Rabu (4/6) di The Tribrata Hotel, Jakarta Selatan.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Fithra Faisal, mengatakan angka tersebut hanya bisa dikejar jika Indonesia mampu menarik investasi asing secara masif.
“Dari Rp 10 ribu triliun itu, kita cuma bisa memaksimalkan Rp 3 ribu triliun dari dalam negeri. Sehingga Rp 7 ribu triliun itu harus didapatkan dari luar negeri,” kata Fithra.
Kebutuhan investasi ini akan diarahkan ke sektor-sektor yang punya efek berantai besar terhadap produktivitas dan penciptaan lapangan kerja, seperti infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, sanitasi air, sumber daya air, transportasi, dan perumahan.
Untuk mendatangkan investasi asing, strategi politik luar negeri bebas aktif tetap dijalankan. Indonesia menempatkan diri sebagai mitra netral di tengah konflik global, termasuk dalam tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China.