Menkop UKM soal RI Impor Cangkul: Ini Simbol Ketertinggalan
PerbesarADVERTISEMENT
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) dan UKM sore ini menggelar pertemuan bersama perusahaan dan kepala dinas pemerintah daerah mengenai pengadaan cangkul .
ADVERTISEMENT
Dalam pertemuan kali ini, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki ingin mengetahui persoalan impor cangkul yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram.
“Memang logika ekonomi enggak apa-apa kita impor cangkul. Lebih efisien dan bahan baku impor. Tapi ini soal simbol, kita sudah masuk (revolusi industri) 4.0. Cangkul aja kita masih belum bisa bikin,” katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (11/12).
Ia pun menyebut kondisi ini sebagai simbol ketertinggalan. Harusnya cangkul sudah bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri. “Kita dari pertanian berubah ke perdagangan dan industri. Ini simbol ketertinggalan,” sambungnya.
Karena itu, Teten meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menghentikan impor cangkul. “Saya meminta Menteri Perdagangan untuk menyetop impor cangkul,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo mengungkapkan, sekitar 70 persen cangkul yang beredar di Indonesia diduga cangkul impor.
ADVERTISEMENT
Dia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kebutuhan cangkul di Indonesia setiap tahun sebanyak 10 juta unit. Adapun 3 juta unit cangkul diproduksi di dalam negeri, sementara sisanya diduga impor.
“(Produksi) 2,5 juta (dari) industri besar. Sementara 500 ribu dari IKM binaan Kemenperin. Oleh karena itu kemungkinan 7 juta dari impor,” katanya.
Braman menambahkan, kebutuhan cangkul ini diperuntukan untuk pertanian dan non pertanian. Sekitar 80 persen produksi cangkul dalam negeri berada di Pulau Jawa.
Salah satu hambatan utama dalam produksi cangkul di dalam negeri adalah sulitnya pasokan bahan baku. “Isu yang berkembang kebutuhan bahan baku memang sulit,” ucapnya.