Menteri Edhy Ungkap Pangkalan Nelayan Natuna Sepi: Sulit BBM dan Air

Sentra perikanan di Pulau Natuna Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) atau pangkalan nelayan di Natuna, Kepulauan Riau belum optimal beroperasi. Sebab belum banyak kapal ikan yang bersandar di sana. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurut dia, salah satu kendalanya yakni karena sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan air bersih. Hal ini terungkap dari pengakuan nelayan setempat yang ditanya langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan ke Natuna, beberapa hari lalu.

"Kemarin Pak Jokowi juga langsung tanyakan ke nelayan. Sebagian besar nelayan menjawab (SKPT) tidak ada manfaat. Mereka bersandar kalau ada manfaatnya. Misalnya minyak. Mereka kalau ke sana susah dapat minyak, air bersih juga susah. Ini tugas kami selanjutnya," kata Edhy saat ditemui di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/1).

SKPT yang dimaksud berada di sekitar Selat Lampa, Natuna. Pangkalan nelayan ini diresmikan oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti pada 7 Oktober 2019.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meninjau kapal Vietnam yang mencuri ikan di Natuna Utara, Riau. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Edhy mengatakan agar nelayan banyak yang mau menyandarkan kapal ikannya di sana, kebutuhan utamanya harus dipenuhi terlebih dulu. Salah satunya kebutuhan BBM.

Karena itu, saat ini pihaknya tengah mendata ulang nelayan di sekitar kawasan untuk pemenuhan kebutuhan bahan bakar dan lainnya. Jokowi sudah menginstruksikan langsung tugas tersebut. KKP juga sudah berbicara dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero).

"Kenapa dulu dibangun di situ? Katanya di situ pusat kampung nelayan dan budi daya. Ternyata, ini baru berdiri, belum ada (yang bersandar). Untuk nelayan datang ke sana harus ada pemanis seperti dapat BBM sesuai ada. Jangankan BBM subsidi, BBM industri pun kalau ada, mereka siap," ujar Edhy.

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Indonesia sebenarnya punya proyek pembangunan pangkalan nelayan di Natuna. Tapi, hingga saat ini tak pernah terbangun.

"Dengerin baik-baik. Kita sudah bertahun-tahun mau bikin pangkalan (nelayan) di Natuna. Dan tidak pernah jadi," kata Luhut ditemui dalam acara Perayaan Natal dan Tahun Baru 2020 di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (7/1).

Mangkraknya proyek itu, kata Luhut, membuat nelayan dari berbagai pulau yang mau relokasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tidak pernah terjadi. Luhut meminta proyek pangkalan tersebut untuk diaudit dan dibangun kembali.

Luhut mengatakan, saat ini masalah pangkalan nelayan dan tanker di Natuna itu bakal segera diperbaiki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Lalu pangkalan coast guard harus diperbaiki. Tanker enggak jalan. Sekarang sama Pak Edhy Prabowo mau diperbaiki. Dengan adanya ini kita jalankan lebih cepat. Pak Edhy saya lihat lebih cepat," jelasnya.