Menteri ESDM Bakal Bentuk Direktorat Baru untuk Tindak Tambang Ilegal

Ilustrasi tambang pasir besi. Foto: Shutter Stock

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, mengatakan akan membentuk direktorat baru untuk mengatasi masalah praktik tambang ilegal yang saat ini marak terjadi.

Direktorat yang akan dibentuk adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) untuk Sumber Daya Alam. Pembentukan direktorat baru ini ditargetkan rampung pada tahun depan.

"Ini lagi proses. Kita harapkan kuartal I tahun depan sudah bisa jalan," kata Arifin di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12).

Adapun pembentukan direktorat baru ini juga sebagai respons terkait adanya tambang galian C ilegal di wilayah Jawa Tengah, yang disebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming memiliki backing-an kuat.

Arifin memastikan pihaknya akan mengusut praktik tambang ilegal tersebut dengan menerjunkan inspektur tambang untuk mengidentifikasi titik permasalahannya.

"Ini kan masalahnya pengawasan, ya, apalagi sekarang kan tambang izin untuk batu dan pasir itu kan diberikan ke daerah langsung," ujarnya.

Dia berharap sebelum memberikan izin, pemerintah daerah (Pemda) juga harus memantau sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) dan Minerba One Data Indonesia (MODI) agar tidak ada tumpang tindih data dan perizinan.

"Kemudian area jelas dan itu adalah area yang ditambang memenuhi persyaratan hukum, kalau melanggar hukum itu kan berarti kan harus menghadapi konsekuensi hukum," jelasnya.

Di sisi lain, Arifin memastikan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Pemda lantaran praktik tambang ilegal ini sangat merugikan negara dan masyarakat, terlebih dari sisi lingkungan bisa merusak lahan bahkan banjir.

"Kita sedang kirim inspektur tambang, kita akan komunikasi dengan daerah dan memang harus ada perlu langkah-langkah pengawalan. Jadi bukan di Solo saja, bukan di Jawa Tengah saja, tapi saya yakin laporan ini banyak banget," ungkap dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12/2022). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Meski begitu, ketika dikonfirmasi mengenai backing-an kuat yang disebut-sebut oleh Gibran Rakabuming, Arifin enggan bersuara lebih lanjut. Dia hanya menyebutkan pemerintah akan memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

Sebelumnya, melalui akun Twitternya, Gibran Rakabuming membenarkan adanya backing-an tersebut. Putra Presiden Jokowi itu juga mengatakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa kali mengadu kepadanya.

“Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Backing-annya ngeri,” cuit Gibran dalam akun Twitternya.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sedang mengusut maraknya aktivitas penambangan galian C ilegal di wilayah Jawa Tengah. Ganjar menuturkan, pihaknya mengadakan rapat bersama KPK membahas persoalan itu.

Ganjar menjelaskan, sebenarnya Jawa Tengah sudah membentuk Satgas Puser Bumi untuk memberantas aktivitas itu. Namun menurutnya, hal itu tidak berjalan dengan baik. Ia juga mengamini, adanya beking besar di balik suburnya aktivitas tambang galian C ilegal di Jawa Tengah.