Menteri ESDM Jelaskan Keuntungan Skema Power Wheeling di RUU EBET

22 November 2022 7:51
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menjelaskan keuntungan skema power wheeling yang rencananya akan diatur di Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Isu tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan.
ADVERTISEMENT
Power wheeling adalah skema penggunaan jaringan listrik bersama antara PT PLN (Persero) dan pembangkit swasta (independent power producer/IPP). Aturan ini semula tidak tercantum dalam draf RUU yang sudah menjadi inisiatif DPR ini.
"Memang isu yang masih pending mengenai power wheeling, ini sudah beberapa kali diangkat masih belum mendapatkan titik temu," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Senin (21/11) petang.
Arifin memastikan pihaknya nanti akan menerapkan skema power wheeling ini dengan selektif, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan. Dia juga menyebut skema ini bergantung pelaksanaan program pensiun dini (early retirement) PLTU yang sedang digencarkan pemerintah.
Dia menjelaskan, ketika program pensiun dini PLTU berjalan maka akan membuka akses bagi produksi listrik energi baru terbarukan (EBT) swasta masuk ke dalam jaringan transmisi yang dimiliki PLN di wilayah usaha yang sudah eksisting.
ADVERTISEMENT
"Sedangkan untuk wilayah usaha yang baru, non eksisting, ini saya rasa power wheeling tidak ada masalah," ujar Arifin.
Arifin menilai, skema power wheeling yang berbasis business to business (B2B) ini malah akan menguntungkan PLN dan negara, karena pihak swasta akan turut membantu pengembangan transmisi listrik.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
"Karena ini merupakan B2B bisnis dan bahkan bisa memberikan tambahan pendapatan untuk biaya transmisinya," tutur Arifin.
Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo. Meski begitu, Darmawan enggan memberikan pendapatnya terkait skema power wheeling.
Sebelumnya, Pengamat energi IRESS, Marwan Batubara, memaparkan beberapa dampak negatif jika pemerintah menerapkan skema power wheeling. Pertama, dia menilai akan ada peningkatan subsidi listrik di APBN serta naiknya tarif listrik di level konsumen.
ADVERTISEMENT
Hal tersebut akibat IPP dapat menjual listrik langsung kepada konsumen melalui konsep multi buyers multy sellers (MBMS). Sebelumnya, pasokan listrik IPP hanya dapat dibeli dan dijual kembali oleh PLN sesuai konsep multi buyers single sellers (MBSS) yang menyebabkan terjadi oversupply listrik.
"Dengan skema power wheeling, di samping oversupply listrik yang telah mencapai 50-60 persen, seharusnya cukup 20 persen, tidak akan terserap atau berkurang signifikan, maka pelanggan premium PLN yang biasanya mengkonsumsi daya besar dan menguntungkan PLN, akan dimangsa oleh IPP," jelas Marwan.
Sehingga, menurut Marwan, pangsa pasar atau pendapatan PLN akan turun, disertai kenaikan tarif listrik, kemampuan cross-subsidi PLN ke daerah-daerah terpencil atau rendah konsumen akan berkurang, dan beban subsidi listrik APBN akan naik.
ADVERTISEMENT
Kemudian, dia mengungkapkan pemanfaatan sarana jaringan transmisi dan distribusi PLN oleh IPP akan membuat IPP khusus EBT memperoleh untung besar (transfer profit), padahal PLN harus menanggung beban investasi secara berkepanjangan, termasuk jika kurs dolar AS terus naik.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020