Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan Proyek di IKN

Presiden Joko Widodo bersama Menhan Prabowo Subianto dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau sodetan jalan akses IKN. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hingga November 2022, ada sebanyak 40 proyek atau kegiatan konstruksi senilai Rp 25,99 triliun di IKN.

“IKN ini memang kita sudah mulai pembangunannya pada 2022 ini. Pembangunan prasarana dasarnya yaitu di kawasan inti pembangunan pusat pemerintahan di wilayah perencanaan 1A di titik nol IKN,” kata Basuki saat Rapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

Basuki membeberkan pembangunan infrastruktur di IKN berupa jalan tol Balikpapan-Banjarmasin menuju ke Jembatan Pulau Balang. Kemudian persiapan air baku melalui Sungai Sepaku dengan menyelesaikan Bendungan Sepaku Semoi. Jalanan di kawasan land development dan beberapa perkantoran akan mulai dibangun bulan ini.

Basuki melanjutkan, pelaksanaan lelang 2022 untuk pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pembangunan (KIPP) Zona 1A sebanyak 25 kegiatan senilai Rp 15,08 triliun.

Pembangunan infrastruktur di daerah KIPP terdiri dari 2 kegiatan Sumber Daya Air senilai Rp 690 miliar, 7 kegiatan Bina Marga senilai Rp 1,97 triliun, 14 kegiatan Cipta Karya senilai Rp 11,32 triliun, serta 2 kegiatan Perumahan senilai Rp 1,09 triliun.

Sementara itu, lelang 2022 yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di luar KIPP ada 15 kegiatan senilai Rp 10,91 triliun. Terdiri dari 3 kegiatan Sumber Daya Air senilai Rp 1,07 triliun, 9 kegiatan Bina Marga senilai Rp 8,75 triliun, dan 3 kegiatan Cipta Karya senilai Rp 1,07 triliun.

"Kegiatan yang telah terkontrak hingga pekan empat November 2022 yaitu sebanyak 22 kegiatan senilai Rp 15,01 triliun," jelas Basuki.

Di sisi lain, . Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut usulan tersebut dilakukan

Untuk mempercepat pembangunan IKN, Basuki meminta tambahan anggaran sebesar Rp 12,7 triliun. Anggaran tersebut dilakukan untuk membangun jalanan hingga pembangunan hunian untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk di dalamnya TNI, Polri. Khusus untuk pembangunan hunian ASN, Basuki menganggarkan Rp 9,4 triliun dari total tambahan anggaran.

"Kami telah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan nomor surat KU 0101 Mn/2210 perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun," tutur Basuki.