Menteri Trenggono Minta Anggaran KKP Ditambah Rp 2,15 T di 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menynjukkan lobster di Lombok. Foto: Dok. KKP

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta restu Komisi IV DPR RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran KKP tahun anggaran 2023.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah menyetujui pagu indikatif KKP untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 6,1 triliun. Dengan percepatan berbagai program yang telah digodok, Trenggono mengusulkan agar ada penambahan anggaran.

"KKP mengusulkan tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,15 triliun. Diharapkan dapat jadi bahan masukan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran 2023, sehingga usulan jadi sebesar Rp 8,25 triliun," ujar Trenggono dalam rapat bersama pada Selasa (31/5).

Dalam pagu indikatif yang sudah dialokasikan Menkeu Sri Mulyani, dana untuk KKP sebesar Rp 6,1 triliun terdiri dari rupiah murni Rp 5,8 triliun, kemudian PNBP Rp 138,19 miliar, Badan Layanan Umum (BLU) Rp 59,6 miliar, serta pinjaman luar negeri Rp 5,75 miliar.

Menurut Trenggono, penambahan anggaran ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ia optimistis sektor yang dikelola KKP ini ke depan mampu menjadi pendorong ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian, hingga penciptaan lapangan kerja.

KKP menargetkan untuk tahun depan ada pertumbuhan PDB perikanan 4 sampai 6 persen. Kemudian produksi perikanan sebesar 30,31 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap 8,73 juta ton dan budidaya 21,58 juta ton.

Ekspor hasil perikanan diharapkan tembus USD 7,66 miliar. Begitu pula angka konsumsi ikan sebesar 61,02 kilogram per kapita. Selain itu, juga ada target nilai tukar nelayan sebesar 107, dan luasan kawasan konservasi menjadi 29,1 juta hektar serta peningkatan kepatuhan usaha perikanan mampu mencapai 97 persen.

Menurut Trenggono, ada tiga program prioritas yang bakalan dijalankan KKP pada tahun 2023. Termasuk salah satunya implementasi kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota.

"Kami optimis sektor kelautan dan perikanan yang dikelola berkelanjutan dapat menjadi pendorong ketahanan pangan nasional, meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," pungkas Trenggono.