Meski Pembelian Diperketat, Pemerintah Usul Kuota Subsidi Solar Naik di 2025

5 Juni 2024 12:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
zoom-in-whitePerbesar
Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengusulkan kuota atau volume subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar sebesar 18,33-19,44 juta kiloliter (KL) dalam rancangan APBN (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
Angka tersebut naik dari kuota Solar yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 17,8 juta KL, meskipun pemerintah sudah mencanangkan program subsidi tepat sasaran menggunakan aplikasi MyPertamina.
"Kami usulkan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN TA 2025 sebesar 18,84-19,99 juta KL yang terdiri dari minyak tanah 0,51-0,55 juta KL dan minyak solar 18,33-19,44 juta KL," ungkapnya saat Rapat Kerja Komisi VII DPR, Rabu (5/6).
Arifin melanjutkan, usulan kuota BBM bersubsidi tersebut dengan catatan dilanjutkannya program pemberian subsidi tetap untuk BBM solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah, disertai pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan.
Sementara itu, berkaitan dengan besaran subsidi tetap solar, pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya rata-rata harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar Rupiah.
ADVERTISEMENT
"Kemudian juga melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya," tutur Arifin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Kementerian ESDM, Senin (15/1/2024). Foto: Ghinaa Rahmatika/kumparan
Arifin menegaskan, untuk memastikan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut berhasil, perlu dilakukan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah maupun instansi terkait lainnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, mengatakan proyeksi konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar di 2025 berada di kisaran 18,6 juta kiloliter (KL) hingga 18,7 juta KL.
Kemudian, kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite diproyeksikan 32,1 juta KL hingga 32,2 juta KL, sementara proyeksi kuota minyak tanah (kerosene) 525 ribu KL hingga 527 ribu KL.
"Kami prognosa solar di range 18,6 juta KL hingga 18.7 juta KL, untuk Pertalite 32,1 juta KL hingga 32,2 juta KL, sementara kerosine di angka 525 ribu KL hingga 527 ribu KL, ini kami susun range," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Selasa (28/5).
ADVERTISEMENT
Riva membeberkan perhitungan proyeksi penyaluran BBM bersubsidi ini menggunakan beberapa asumsi. Pertama, estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 5,1-5,5 persen.
"Kedua, yaitu estimasi pertumbuhan kendaraan bermotor ada di angka 4-5 persen. Ini sudah memperhitungkan pertumbuhan EV (kendaraan listrik) di 2024-2025," tambahnya.
Kemudian, asumsi tidak terdapat atau belum dilakukannya konversi minyak tanah ke LPG di wilayah Indonesia timur. Asumsi terakhir yaitu Pertamina terus melakukan pengawasan dan pemberlakuan program Subsidi Tepat, baik Solar Pertalite, dan LPG.