Moeldoko Minta Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk IKN Segera Dibayarkan

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Penasehat KSP Yando Zakaria dan Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN), Alimuddin, di gedung Bina Graha Jakarta. Foto: KSP

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meminta agar persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera diselesaikan, terutama terkait pembayaran ganti rugi lahan yang sudah disepakati. Ia tidak mau ganti rugi tersebut ditunda-tunda pembayarannya.

“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan. Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis usai bertemu Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, di gedung Bina Graha Jakarta, Senin (10/4).

Moeldoko mengakui pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Ia memastikan pihaknya akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, mempercepat proses pembayaran ganti rugi, dan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.

“Kita (KSP) punya pengalaman di Wadas. Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas. Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat. Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujar Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko didampingi Penasehat KSP Yando Zakaria dan Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan bertemu dengan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN (OIKN), Alimuddin, di gedung Bina Graha Jakarta. Foto: KSP

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menyampaikan masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi. Apalagi, kata Alimuddin, masyarakat adat di IKN saat ini merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

“Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” ucap Alimuddin.

Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pertemuan Moeldoko dan Alimuddin menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur, 10 Februari 2023. Saat itu, Moeldoko menerima aspirasi dari sejumlah masyarakat adat terkait persoalan pembebasan tanah di kawasan kampung adat sekitar IKN.

***

kumparan bagi-bagi berkah senilai jutaan rupiah. Jangan lewatkan beragam program spesial lainnya. Kunjungi media sosial kumparan untuk tahu informasi lengkap seputar program Ramadhan! #BerkahBersama