Muhammadiyah Beberkan Alasan Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah

Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah Foto: Lintang Budiyanti/kumparan

Muhammadiyah mengaku telah menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung.

Azrul mengatakan keputusan tersebut diambil saat rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu. Dia menegaskan pihaknya tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.

"Jadi ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," kata Azrul di Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jumat (26/7).

Menurutnya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan yakni aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan.

"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. Kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," ungkap Azrul.

Azrul melanjutkan, Muhammadiyah tidak akan menutup mata dengan adanya sekitar 2.000 lubang bekas tambang di Bangka Belitung yang tidak pernah di reklamasi. Ia memastikan Muhammadiyah akan membereskan hal itu.

Sebelumnya, Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, membenarkan akan ada pertemuan itu, tapi tak hanya membahas soal tambang saja.

"Itu acaranya konsolidasi organisasi, bukan hanya (bahas) tambang saja. Iya (pleno)," kata Busyro ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/7).

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung di Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jumat (26/7/2024). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengungkapkan Muhammadiyah saat ini sedang mempertimbangkan 5 hal terkait ormas keagamaan boleh mengelola tambang.

"Muhammadiyah mengundang para pakar ini yang benar bagaimana. Dan juga yang kedua, PP ini belum ada turunannya. PP ini belum ada turunannya. Kalau belum ada aturannya, tentu ini kan harus clear dulu," jelas Abdul Mu'ti.

Ketiga, Muhammadiyah ingin mengkaji lebih dulu sumber daya manusia yang dimiliki. Keempat, Muhammadiyah akan menghitung dulu kebermanfaatannya.

Pertimbangan kelima, kata Abdul Mu'ti, Muhammdiyah akan menggelar terlebih dahulu rapat pleno untuk mengambil keputusan untuk menyikapi apabila tawaran itu tiba.