Nelayan Sulit Dapat BBM Subsidi, Menteri Trenggono Buka Suara

Pekerja menurunkan BBM jenis solar ke kapal nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (1/6/2021). Foto: Basri Marzuki/Antara Foto

Para nelayan dalam sebulan terakhir ini sulit mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini sejalan dengan langkanya BBM subsidi di wilayah pesisir Indonesia.

Kondisi tersebut memaksa para nelayan membeli BBM melalui pengecer dengan harga dua kali lebih mahal. Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihak KKP akan terus percepat pembangunan kampung nelayan, di mana salah satu prioritas pembangunan kampung nelayan itu adalah untuk penyediaan BBM.

“Salah satu yang ada di kampung nelayan adalah harus ada BBM yang bisa dimiliki oleh koperasi atau kelompok nelayan lokal,” jelas Trenggono pada acara Bincang Bahari Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022, Rabu (22/12).

Trenggono mengatakan pembangunan ini didahulukan untuk wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Dia mengatakan di mana ada keluhan kelangkaan BBM, maka di situlah yang akan dibangun terlebih dahulu.

Dalam pembangunan kampung nelayan itu, Trenggono juga mengatakan akan dibangun terminal LPG. Dia berharap agar nelayan tradisional bisa membeli LPG dengan harga yang normal.

Trenggono menyebut target pembangunan kampung nelayan tahun 2021 ini sebanyak 120 kampung nelayan yang tersebar di 6 zona Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI).

“Tahun 2023 saya minta (kampung nelayan) double jadi 250, 2024 jadi 500. Dalam tiga tahun ke depan ada 1000 kampung nelayan,” ujar Trenggono.

Adapun fasilitas yang dibangun dalam proyek kampung nelayan ini di antaranya sektor energi untuk penyediaan BBM dan listrik, permodalan nelayan, asuransi, jaringan komunikasi, infrastruktur, kelembagaan usaha, kesehatan, hingga pendidikan.