Nilai Strategis Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Uzbekistan

Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Muhammad Khayam. Foto: Dok. Istimewa

Kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Uzbekistan saat ini masih belum optimal. Padahal Uzbekistan sangat strategis. Kunjungan muhibah DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel membuka banyak peluang kerja sama, yang bisa menjadi terobosan baru.

Saat ini neraca perdagangan antara Indonesia dan Uzbekistan hanya bernilai sekitar USD 30-an juta. Nilai ekspor Indonesia ke Uzbekistan masih lebih kecil dibanding nilai impor. Total ekspor Indonesia ke Uzbekistan bernilai USD 12 juta, sedang nilai impor mencapai USD 18 juta.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam yang ikut dalam kunjungan muhibah ini menilai kunjungan ini sangat positif dalam upaya peningkatan kerja sama ekonomi. Uzbekistan berpotensi menjadi pasar baru buat komoditi dan produk-produk Indonesia.

“Kita harus tetap aktif mencari pasar baru, yang memungkinkan kita mengekspor komoditi kita dalam jumlah cukup. Ini terobosan yang baik. Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan partner-partner yang sudah eksis, tapi juga perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain yang punya potensi untuk membuka pasar baru,” kata Khayam, Minggu (24/5/2021).

Kunjungan muhibah ke Uzbekistan berlangsung dari 16-19 Mei 2021. Selain diikuti delegasi DPR, muhibah ke kota Tashkent dan Samarkand, juga diikuti perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan juga PT Pupuk Kaltim. Delegasi bertemu pemerintah, parlemen dan beberapa pimpinan perusahaan swasta Uzbekistan.

Delegasi Indonesia saat kunjungan muhibah ke Uzbekistan. Foto: Dok. Istimewa

Peluang kerja sama ekonomi yang dibahas antara lain soal investasi, perdagangan, energi, dan pariwisata. Sementara peluang kerja sama di bidang politik dan sosial-budaya, antara lain kerja sama parlemen, pertukaran pelajar/ pemuda, dan kerja sama ulama kedua negara.

Terkait industri dan perdagangan, dibahas peluang ekspor dan impor beberapa komoditi dan produk. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan pasokan potasium klorat untuk pembuatan pupuk NPK dan kapas untuk bahan baku tekstil. Sedangkan Uzbekistan dikenal sebagai produsen potasium klorat dan kapas. Untuk potasium klorat, Indonesia membutuhkan pasokan 2,8 juta ton per tahun, yang selama ini dipasok dari tiga negara: Kanada, Rusia, dan Belarus.

Sementara Uzbekistan membutuhkan karet alam, CPO dan nikel dari Indonesia. Uzbekistan juga memerlukan pasokan ban dan karet alam untuk memperkuat industri otomotifnya. Saat ini, Uzbekistan menjadi pusat industri mobil pabrikan Amerika Serikat, Chevrolet, yang diekspor ke negara-negara pecahan Uni Soviet dan Asia Tengah. Jangan heran bila mobil-mobil di Uzbekistan mayoritas bermerek Chevrolet.

“Uzbekistan membutuhkan karet alam sekitar 3.000-5.000 ton per bulan. Produksi karet alam kita saat ini sekitar 2 juta ton per tahun. Yang kita pakai dan olah di dalam negeri, hanya 600 ribu ton. Sisanya diekspor. Kita bisa alokasikan ekspor kita ke Uzbekistan,” kata Khayam.

Menurut Khayam, saat ini Uzbekistan memang masih belum disetujui sebagai negara anggota WTO (world trade organization). Tetapi status ini bukan halangan untuk bekerja sama. “Justru, seperti disampaikan Pak Rachmat Gobel, kita manfaatkan sebesar-besarnya peluang kerja sama ini, didasari saling menguntungkan,” ujar Khayam.

Delegasi Indonesia saat kunjungan muhibah ke Uzbekistan. Foto: Dok. Istimewa

Status kedua negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim bisa menjadi daya rekat dalam membina hubungan kerja sama. Apalagi kedua negara memiliki hubungan sejarah yang panjang. Presiden Soekarno pernah melawat ke Uzbekistan selama dua kali, saat masih di bawah Uni Soviet pada tahun 1956 dan tahun 1961. Hubungan dekat Soekarno dengan Uzbekistan dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, yang berkunjung ke Uzbekistan dua kali. Pertama, Soeharto kunjungi Uzbekistan pada 1989 saat masih di bawah Uni Soviet. Kedua, Soeharto berkunjung ke Uzbekistan pada 1995, seusai merdeka pada tahun 1991.

Apalagi, saat ini Uzbekistan juga sedang berbenah dalam membangun ekonominya. Pembangunan infrastruktur digalakkan, termasuk infrastruktur pariwisata di Samarkand dan Bukhoro, dua destina wisata Uzbekistan. “Jadi, pembicaraannya nanti bukan hanya hanya soal bahan baku pupuk dan tekstil, tapi juga karet, CPO, nikel, karena mereka sendiri punya pabrik otomotif. Kalau boleh misalnya, nikel bisa kita suplai,” kata lulusan Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Pemerintah Uzbekistan juga sedang membangun jalur distribusi, karena tidak memiliki pelabuhan. “Jadi, pemerintah Uzbekistan mempunyai roadmap untuk mengembangkan jalur kereta api untuk membawa produk dan komoditi mereka, melewati Afghanistan dan Pakistan, hingga ke pelabuhan Karachi. Jalur kereta api ini bisa menghilangkan bottle neck, karena mereka mengekspor bahan baku pupuk ke China yang sejauh 3.000 km lewat darat, sehingga tidak efisien,” jelas Khayam.

Khayam mengajak melihat lebih luas dalam membina hubungan dengan Uzbekistan, terutama terkait daya saing. “Jadi, kalau bicara industri tekstil, bukan hanya bicara bahan baku kapas. Tapi kita bicara pasar busana muslim yang secara global nilainya mencapai US$ 270 miliar saat ini dan mencapai US$ 330 miliar pada tahun 2025,” kata Khayam.

Indonesia juga bisa membidik pasar makanan halal, yang berkategori mempunya keberlanjutan. “Jangan sampai pasar halal malah diambil Inggris, kita masih terkesima. Karena itu, pembicaraan sertifikasi halal antara MUI, Kemenag, dan Kementerian Perindustrian harus berjalan mulus. Ini untuk merespons pasar besar halal, karena nanti juga terkait dengan pasar pariwisata,” ujar dia.

Contoh lain dalam industri otomotif Uzbekistan. “Mereka membutuhkan ban untuk mendukung industri otomotifnya. Tapi, kita bisa tawarkan juga kaca atau sparepart, termasuk nikel dan baja kita. Jadi, kita harus melihat cakupan yang lebih luas,” kata Khayam.

Hal lain yang menjadikan Uzbekistan strategis, lanjut Khayam, karena bisa menjadi pintu masuk untuk pasar di negara-negara bekas koloni Uni Soviet. Ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Armenia, dan lain-lain. “Paling tidak, kalau kita masuk ke Uzbekistan dan satu negara di sampingnya, bisa akan mempengaruhi regional di sana. Ini sistem yang harus kita bangun bersama,” jelas Khayam.

Menurut Khayam, perlu langkah-langkah untuk mengkonkretkan rencana kerja sama Indonesia dan Uzbekistan ini. “Kemarin sudah ditunjuk Kementerian Perdagangan yang memimpin join working group. Kami dari Kementerian Perindustrian akan support. Kami akan tuntaskan. Hasilnya nanti akan kami laporkan ke menteri, juga ke pak Rachmat Gobel,” ujar dia.

Selama ini, kata Khayam, pembahasan rencana kerja sama Indonesia dan Uzbekistan sudah pernah dilakukan sekitar 2-3 tahun lalu, tapi masih belum dibahas di level tinggi. “Follow up-nya belum dilaksanakan, karena itu sekarang perlu kita dorong, melibatkan Kedubes Uzbekistan di Jakarta dan melakukan video conference dengan pemerintah Uzbekistan,” ujar dia.

Dubes RI untuk Uzbekistan dan Kyrgysztan Sunaryo Kartadinata juga melihat hasil kunjungan muhibah ini sangat baik. “Kita sudah sama-sama tahu, agenda muhibah ini sangat padat dan hasilnya juga sangat baik dalam peningkatan hubungan kedua negara,” kata dia. Sunaryo dan jajarannya siap menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut sehingga terealisasi dengan baik.