OJK Beberkan Stabilnya Industri Keuangan RI ke Investor AS

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso saat konferensi pers terkait dampak virus corona di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/3). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso bertemu sejumlah investor di Amerika Serikat (AS). Dalam pertemuan itu, dia bersama jajaran OJK membeberkan upaya Indonesia menjaga stabilitas industri jasa keuangan Indonesia di tengah hantaman pandemi COVID-19.

Wimboh mengatakan, laju intermediasi sektor perbankan terus meningkat dan per Februari sudah tumbuh 6,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dengan risiko yang terkendali terlihat dari data NPL gross 3,1 persen.

“Industri perbankan Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang konsisten dengan tingkat Capital Adequacy Ratio (CAR) saat ini sebesar 25,8 persen. Angka di atas 20 persen ini konsisten terus meski melewati masa pandemi, dan bahkan terus membaik," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (24/4).

Pencapaian ini, kata Wimboh, menunjukkan perbankan Indonesia sangat aman menghadapi potensi risiko di masa depan. Selain itu, menurutnya kinerja di sektor pasar modal juga terus menunjukkan tren positif.

IHSG pada 14 April 2022 berada pada angka 7.235,53 (naik 9,94 persen secara year to date) dan mencapai rekor tertinggi sepanjang masa. Perolehan dana juga terus mencerminkan optimisme pasar dengan 18 Initial Public Offering (IPO) sepanjang tahun 2022 dengan nilai Rp 19,21 triliun.

Pada Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga stabil dan kuat. Tercatat Risk Based Capital (RBC) pada asuransi jiwa dan asuransi umum dan re-asuransi terjaga dengan baik masing-masing di 535,7 persen dan 323,1 persen. Pertumbuhan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan juga membaik tumbuh sebesar 2,43 persen yoy.

Sementara untuk Non Performing-Finance (NPF) perusahaan pembiayaan juga stabil di 3,25 persen. Data kinerja tersebut, menurut Wimboh, merupakan informasi yang sangat bagus bagi para calon investor asing yang ingin berinvestasi di perusahaan-perusahaan jasa keuangan, ataupun berinvestasi di sektor usaha lainnya di Indonesia.

Ditambahkan Wimboh, Indonesia memiliki potensi investasi yang sangat menarik karena selain didukung jumlah populasi penduduk 274 juta yang sebagian besar usia produktif, kondisi perekonomian juga terus bertumbuh pulih dari dampak tekanan pandemi COVID-19.

“Dalam ekonomi digital, Indonesia akan menjadi nomor satu di Asia Tenggara, saya percaya itu. Saya rasa kontribusi transaksi pada tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai USD 124 miliar,” katanya.

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, Wimboh menjelaskan OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan di bidang green economy antara lain menerbitkan dokumen Taksonomi Hijau yang akan menjadi panduan aktivitas ekonomi yang melindungi lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Bertemu Mantan Menkeu AS

Wimboh juga melakukan pertemuan dengan Timothy Geithner, mantan Menteri Keuangan Amerika Serikat pada periode pemerintahan Presiden Barack Obama. Timothy saat ini menjadi pimpinan lembaga investasi internasional yang sangat berminat melakukan investasi pada sektor jasa keuangan Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Wimboh menjelaskan bahwa OJK sangat mendorong investasi masuk ke industri jasa keuangan Indonesia untuk semakin memperkuat permodalan lembaga jasa keuangan, khususnya dalam rangka mempersiapkan transformasi digitalisasi dan penguatan kapasitas industri jasa keuangan menghadapi persaingan di tingkat global.

Dia juga melakukan pertemuan dengan civitas akademika Columbia University untuk menjajaki program-program pascasarjana guna mendukung pengembangan kompetensi SDM OJK.

"Pengembangan kapasitas SDM OJK sangat penting, karena perkembangan sektor jasa keuangan yang begitu pesat, seperti adanya inovasi digital, regulatory technology, dan sustainable finance yang membutuhkan perspektif baru dalam implementasinya.

Wimboh juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Professor Charles W. Calomiris, yang merupakan profesor bidang lembaga keuangan di Columbia Business School membahas perkembangan best practice regulasi lembaga keuangan di negara berkembang, khususnya menghadapi normalisasi kebijakan keuangan, moneter dan fiskal negara maju.

Ia menekankan regulator lembaga keuangan, khususnya di negara berkembang, perlu menyelaraskan pengaturan prudensial agar sektor jasa keuangan tetap kompetitif di era globalisasi ini.