OJK Minta Perbankan Percepat Pembentukan Cadangan Restrukturisasi Kredit

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Aditia Noviansyah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan mempercepat pembentukan pencadangan pencadangan terhadap restrukturisasi kredit khususnya terkait COVID-19. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini perekonomian mulai membaik termasuk dari restrukturisasi kredit.

Meski begitu, Wimboh mengungkapkan masih ada tantangan ekonomi dengan adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak ke inflasi atau perekonomian global. Menurutnya, tantangan global tersebut bakal berimbas juga ke Indonesia.

“Sehingga untuk mengantisipasi itu sekali lagi kami meminta Perbankan untuk mempercepat pembentukan cadangan sehingga punya buffer yang kuat dalam menghadapi kondisi yang tidak diinginkan,” kata Wimboh saat konferensi pers KSSK secara virtual, Rabu (13/4).

Wimboh memastikan OJK terus memantau perkembangan pencadangan kredit tersebut setiap bulan sampai akhir tahun 2022. Kondisi tersebut diharapkan agar perbankan bisa maksimal menyiapkannya.

Ketua OJK Wimboh Santoso di Kantor Wapres. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Selain mendorong pencadangan, Wimboh memastikan pihaknya juga tetap menjaga sistem keuangan di Indonesia. Langkah yang dilakukan dengan perbaikan restrukturisasi kredit yang sudah membaik. Total kredit yang direstrukturisasi tinggal 22,49 persen atau turun 3,8 persen dibandingkan akhir tahun 2021.

Wimboh menjelaskan, langkah berikutnya adalah menggelontorkan insentif tidak hanya untuk industri mobil listrik, tetapi terkait juga dengan perubahan iklim. Ia mengatakan OJK juga bakal mendorong peningkatan kinerja UMKM ke arah digital.

“Kami perluas ke hulu dan hilir dan mendorong UMKM lebih gencar dengan berbagai program ada Gernas BBI dan bagaimana kami mendorong program belanja produk dalam negeri dan membawa ekosistem UMKM ke digital sehingga pemasaran bisa menggunakan itu,” ujar Wimboh.

Tak hanya itu, Wimboh juga mendorong percepatan BPR/S masuk ke platform digital. Saat ini, OJK juga menyiapkan ekosistem bursa karbon di Indonesia dengan menggandeng Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup.