Ombudsman Beberkan Penyebab Minyak Goreng: Panic Buying hingga Spekulan

Warga membeli minyak goreng di Pasar Swalayan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (9/3/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kelangkaan pasokan minyak goreng di masyarakat. Padahal, pemerintah sudah berupaya mengatasinya mulai dari menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) hingga operasi pasar.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan ada beberapa dugaan yang menyebabkan minyak goreng masih langka. Dugaan pertama karena domestic market obligation (DMO) yang dikumpulkan tidak sama realisasinya.

“Kenapa masih langka? Maka ini bisa saja terjadi perbedaan data DMO yang dilaporkan dengan realisasinya. Jadi semua itu yang dilaporkan bisa based on paper, tapi realisasinya beda,” kata Yeka saat konferensi pers secara virtual, Selasa (15/3).

Yeka menjelaskan tidak semua produsen minyak goreng berorientasi ekspor atau memang mengkhususkan memproduksi untuk di dalam negeri. Menurutnya, mereka yang tidak berorientasi ekspor ini menghadapi persoalan mendapatkan CPO dengan harga mahal.

Sehingga para produsen minyak goreng tersebut memilih mengurangi jumlah produksi. Kondisi itu tentu berimbas ke berkurangnya pasokan di masyarakat.

“Nah karena tidak ekspor otomatis dia akan tetap mendapatkan harga CPO mahal. Sehingga diduga kapasitas produksi minyak goreng mengalami penurunan, dan ini terjadi sederhana saja karena untuk menghindari kerugian,” ujar Yeka.

Kemudian penyebab berikutnya dari kelangkaan minyak goreng adalah karena masih terjadinya panic buying. Ia mengakui, saat ini tren panic sudah menurun dan hanya terjadi di beberapa wilayah saja.

"Namun, tetap saja punic buying membuat pasokan minyak goreng menjadi langka," tambah Yeka. Penyebab ketiga, pelaku rumah tangga dan UMKM meningkatkan stok minyak gorengnya dua kali lipat.

Biasanya pelaku UMKM hanya menyediakan minyak goreng 1 liter. Namun, karena kekhawatiran tidak ada stok maka mereka bisa menyimpan sampai 2 liter.

“Jadi ini bukan berarti masyarakat yang melakukan dalam tanda kutip penimbunan, tetapi upaya peningkatan stok minyak goreng dilakukan rumah tangga atau pelaku usaha UMKM ini merupakan respons terhadap belum ada jaminan ketersediaan minyak goreng, terlebih lagi menghadapi puasa dan hari raya,” terang Yeka.

Dirinya tak menampik pemerintah sudah menginvestigasi dan berani menjamin minyak goreng stoknya tersedia. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan minyak goreng.

Berikutnya ada dugaan terhadap munculnya spekulan yang memanfaatkan kondisi disparitas harga yang sangat besar antara HET dengan harga di pasar tradisional yang sulit diintervensi.

Ombudsman pun menganggap, hal ini tak lepas dari gagalnya fungsi pengawasan pemerintah. “Fungsi pengawasan kalau kita lihat di dalam secara historical bagaimana pemerintah menstabilkan ketersediaan pangan pokok, maka fungsi pengawasan tidak akan berhasil ketika disparitas harga terjadi,” tutur Yeka.

***

Kuis kumparanBISNIS hadir lagi untuk bagi-bagi saldo digital senilai total Rp 1,5 juta. Kali ini ada kuis tebak wajah, caranya gampang! Ikuti petunjuknya di LINK INI. Penyelenggaraan kuis ini waktunya terbatas, ayo segera bergabung!