Ombudsman: Kebijakan Penanganan COVID-19 Membingungkan Masyarakat

Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Foto: Ainul Qalbi/kumparan

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie, merasa banyaknya komando di pemerintah, khususnya terkait transportasi, membuat masyarakat bingung. Pemerintah dianggap tidak jelas terkait penanganan pandemi COVID-19.

Sebab, kata Alvin, terkadang arahan muncul dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi hingga kementerian lainnya. Tak hanya masyarakat, ia mengatakan aparat di lapangan bisa saja ikutan bingung dengan kebijakan yang dibuat atasannya.

“Saya yakin para aparat ini juga di lapangan bingung yang bener yang mana. Terus terang saya melihat penanganan COVID ini pemerintah tidak jelas komandannya siapa sih? Apalah Pak Doni, atau Pak Luhut atau Pak Erick, atau mungkin Pak Airlangga. Semua bikin kebijakan sendiri-sendiri yang bertolak belakang,” ungkap Alvin saat webinar yang digelar Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Senin (21/12).

Alvin menganggap kebijakan yang dibuat juga tidak konsisten. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan mengenai pergerakan masyarakat. Ia mengungkapkan, pemerintah sejak bulan Juli sudah promosi berwisata lagi.

Alvin merasa ajakan tersebut direspons positif oleh masyarakat. Namun, di tengah antusiasme masyarakat tersebut, pemerintah malah memperketat bepergian.

“Ketika orang mulai berpergian kemudian di stop, ini stop, go, stop, go, engga jelas jadinya bagaimana, yang dipertimbangkan juga orang bisnis, orang bisnis ini tak seperti buka warung buka kemaren terus tutup, mereka harus cari modalnya, SDM nya,” kata Alvin.

Alvin mencontohkan dampak yang terlihat dari kebijakan pemerintah yang plin-plan adalah nasib pariwisata di Bali. Ia menganggap para pekerja di Pulau Dewata juga ikut tidak jelas karena kebijakan pemerintah.

“Seperti di Bali, setelah mulai balik, yang dirumahkan mulai kerja lagi, tiba-tiba stop lagi, ini nasib manusia, saya khawatir arah kebijakan, saya rangkum arah kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID ke mana,” ujar Alvin.

“Apa yang diarahkan kesehatan publik atau ekonominya? Karena tak jelas kadang ekonomi, kadang pada public health akhirnya keduanya enggak dapet,” tambahnya.