kumparan
24 November 2019 19:08

Omnibus Law Picu Potential Lost Pajak, Begini Solusinya

Gedung Dirjen Pajak
Gedung Dirjen Pajak Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Pemerintah tengah menyederhanakan proses perizinan di berbagai sektor melalui konsep Omnibus Law. Termasuk sektor perpajakan dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa waktu lalu telah menggelar rapat kerja dengan Presiden RI Jokowi membahas lebih lanjut soal Omnibus Law Perpajakan untuk mendongkrak investasi di dalam negeri.
Namun ternyata, Omnibus Law Perpajakan yang rencananya bakal berlaku tahun 2020 mendatang ini bisa memicu potential lost penerimaan pajak. Sebab, ada beberapa penyederhanaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.
“Misal menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap dari yang saat ini 25 persen menjadi 22 persen pada 2021. Kemudian, 20 persen pada 2023,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Periode 2001-2006 Hadi Poernomo saat dihubungi kumparan, Minggu (24/11).
Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak Foto: Pixabay
Selanjutnya, untuk tarif PPh Badan go public yang baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diberikan keringanan 3 persen dari tarif normal 20 persen jadi 17 persen dan berlaku selama lima tahun. Lalu, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa bisa lebih rendah dari 2 persen sanksi bunga per bulan.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, dia melanjutkan, pemerintah sebetulnya juga berpeluang untuk tetap meningkatkan penerimaan pajak di tengah insentif yang ramai digelontorkan. Salah satunya melalui Single Identity Number (SIN).
SIN memiliki konsep yang hampir mirip dengan konsep Social Security Number di Amerika Serikat. Sistem ini akan mengintegrasikan secara otomatis (linkin by system) data-data finansial maupun nonfinansial di luar aparat pajak ke dalam Bank Data Pajak yang terpusat secara nasional, lalu melakukan proses pencocokan (matching) data lawan transaksi dengan SPT Wajib Pajak (WP).
Menurut Hadi, mekanisme ini membuat SIN mampu mendeteksi kecurangan secara otomatis dan mengharuskan wajib pajak (WP) jujur secara sistem, tidak hanya terkait kecurangan pajak namun juga seluruh kecurangan yang terjadi termasuk korupsi.
ADVERTISEMENT
“Saya rasa Insyaallah pasti bisa, mengatasi bila ada potential lost dari itu tadi (Omnibus Law Perpajakan),” katanya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan