Optimalkan APBN, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pengeluaran Belanja

Chatib Basri Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta melakukan spending review (pengkajian pengeluaran) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu diungkapkan oleh Ekonom Senior Chatib Basri terkait upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar pengelolaan uang negara optimal.

Menurutnya, transformasi ekonomi justru perlu dimulai dengan melihat efektivitas pada apa yang telah dilakukan.

“Sebetulnya, (perlu dikaji) kalau uang yang dikeluarin itu ada impact pada growth apa enggak. Karena orang itu selalu ngeluh dan persoalannya uang. Padahal ada yang uangnya (anggaran) gede tapi hasilnya enggak punya impact,” ujar Chatib dalam acara Dialog APBN untuk Indonesia Maju di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12).

Ia mencontohkan beberapa sektor yang perlu dilakukan spending review tersebut, seperti sektor pendidikan hingga dana alokasi ke daerah. Selama ini, menurutnya, anggarannya sudah besar namun dampaknya tak begitu signifikan.

“Misalnya tunjangan profesi guru, alokasi trans daerah, uangnya ngendap. Jadi mesti dilihat alokasi kementerian, jangan-jangan bukan soal uangnya enggak ada tapi desainnya,” sambungnya.

Dialog Pakar “Tersobosan APBN untuk Indonesia Maju” di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/12). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

Tak hanya melihat efektivitas pengeluaran, Chatib pun menyoroti perlunya pemerintah selektif dan cermat dalam memberikan insentif pajak. Yaitu, mesti tepat sasaran dan tepat guna.

“Soal tax insentif saya dengar dari Kemenkeu jumlahnya Rp 240 triliun, itu angkanya besar loh. Apakah itu efektif? Yang diperlukan oleh privat sektor enggak? Percuma dikasih insentif tapi enggak membuat investasi jadi naik,” tegasnya.

Di sisi lain, mantan Menteri Keuangan di periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun memandang pemerintah selama ini masih seringkali menerapkan kebijakan yang justru kontraproduktif.

“Kalau saya lihat dari studi yang saya lakuin, APBN kita secara umum itu memang masih prosiklikal kalau pertumbuhan ekonominya turun, pertumbuhan pajaknya turun budget-nya cenderung dihemat. Padahal mestinya itu justru didorong,” ujarnya.