Ormas Keagamaan Dapat Jatah Tambang, Cadangan Batu Bara RI Ada 31,7 Miliar Ton

kumparanBISNIS

27 Juni 2024 10:46 WIB

waktu baca 2 menit

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

kumparan Hadir di WhatsApp Channel

Pemerintah memberikan kesempatan bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mengelola Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) komoditas batu bara.

Kebijakan pemberian lahan tambang untuk ormas keagamaan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024. Lahan yang dialokasikan hanya berupa penciutan lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah ormas pertama yang sudah memproses WIUPK. Ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut dipastikan mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Selain KPC, eks PKP2B lainnya yaitu PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung. Seluruhnya adalah PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan data terbaru cadangan batu bara hingga 2023 dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 132.K/GL.01/MEM.G/2024 tentang Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional Pada Tahun 2023. Aturan diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 19 Juni 2024.

Operasional tambang batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI). Foto: Dok. PT BUMI Resources

Dalam dokumen tersebut, pemerintah mencatat total sumber daya komoditas batu bara di 2023 mencapai 97,2 miliar ton. Sementara total cadangan batu bara tercatat sebesar 31,7 miliar ton. Mayoritas batu bara di Indonesia merupakan jenis kalori rendah.