Pajak Sembako Dinilai Bikin Harga Melonjak dan Ancam Ketahanan Pangan

Ilustrasi pedagang sembako. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Wacana pemerintah memungut pajak atas kebutuhan pokok atau sembako dinilai bakal membikin harga pangan melonjak. Bahkan, pungutan PPN ini dikhawatirkan mengancam stabilitas dan ketahanan pangan.

Wacana pemerintah menarik PPN dari sembako ini menguat setelah adanya revisi terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai, berlakunya kebijakan tersebut akan kian membuat masyarakat berpendapatan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

"Pengenaan PPN pada sembako mengancam ketahanan pangan, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena mahalnya harga pangan," kata Felippa dikutip dari keterangan resmi CIPS, Rabu (9/6).

Felippa menilai, revisi ini bakal mencakup penghapusan barang kebutuhan pokok seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai serta sejumlah komoditas lainnya yang sebelumnya tergolong kelompok yang tak dikenakan PPN.

Ilustrasi sembako. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ia khawatir, naiknya harga pangan lantaran adanya pajak tersebut justru akan memperparah situasi. Terlebih dampak pandemi terhadap ekonomi belum sepenuhnya pulih sampai hari ini.

"Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga, dan bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka. Pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut," tuturnya.

Ia memberikan gambaran, Ketahanan pangan Indonesia saat ini menempati peringkat 65 dari 113 negara, berdasarkan Economist Intelligence Unit's Global Food Security Index, salah satu faktor di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia ini adalah masalah keterjangkauan.

Keterjangkauan pangan yang menurun ini, kata dia, dengan sendirinya akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah jatuh ke dalam garis kemiskinan.

"Padahal belanja rumah tangga bersama konsumsi pemerintah, merupakan komponen pertumbuhan ekonomi negara yang relatif dapat didorong dalam jangka pendek untuk memulihkan ekonomi di saat sulit seperti ini," pungkas Felippa.