Pandemi Belum Usai, Ledakan PHK Diramal Terjadi Lagi di 2021

Para buruh korban PHK membuat masker untuk penanganan virus corona, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cilincing, Jakarta, Selasa (7/4). Foto: Dok. Biro Humas Kemnaker

Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan korban putus hubungan kerja (PHK) masih akan tinggi di tahun depan. Hal ini sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang dinilai belum akan usai di 2021.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, perkiraan tersebut juga dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang masih belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, fase pertama ledakan PHK terjadi di akhir tahun ini.

Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran per Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang.

“Fase ledakan PHK yang pertama yang dirumahkan maupun yang di-PHK mendekati 3-4 juta, di antaranya 387.000 di-PHK itu pariwisata dan UMKM turunannya," kata Iqbal dalam keterangannya, Rabu (30/12).

Sementara fase kedua menurutnya akan dimulai di dari akhir tahun ini hingga 2021. Iqbal menilai, sektor manufaktur hingga pariwisata yang banyak menyerap tenaga kerja, belum akan pulih di tahun mendatang. Menurutnya, akan ada tambahan 500 ribu hingga jutaan orang yang terkena PHK di tahun depan dari kedua sektor tersebut.

"Ledakan PHK itu akan lebih meningkat, karena pariwisata belum bergerak dan PSBB juga makin ditingkatkan. Apalagi ada varian baru COVID dari Inggris yang sudah masuk ke Singapura, Malaysia, tidak menutup kemungkinan masuk ke Indonesia itu pariwisata tetap terpukul," jelasnya.

Ketua KSPI, Said Iqbal. Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan

Dia pun mengatakan, program-program pemerintah yang ditujukan untuk mensejahterakan buruh tidak berdampak signifikan. Iqbal juga menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tak memiliki kinerja baik, utamanya terhadap kesejahteraan buruh.

Iqbal bilang, Ida tak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, karena tidak bisa mensejahterakan dan melindungi buruh. Apalagi, di saat pandemi COVID-19 banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya.

"Menaker yang menurut KSPI sangat jeblok, yang tidak memahami dunia tenaga kerja harusnya di-reshuffle tapi sayangnya tidak. Ini tanpa kepentingan apa pun dari KSPI, hanya melihat kinerja Menaker," kata Iqbal.

Secara umum, dia pun pesimistis reshuffle kabinet beberapa waktu lalu akan membawa perubahan dan kesejahteraan bagi buruh dan perekonomian Indonesia. Menurutnya, reshuffle tidak berdampak positif karena tidak menjawab tiga tantangan utama yang dihadapi buruh.

Ketiga tantangan yang dimaksud adalah pandemi Covid-19, ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK), dan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Bagi kami reshuffle kabinet yang lalu tidak memberikan dampak positif apa pun, tidak memberikan inspirasi apa pun, dan tidak memberikan rasa optimisme," pungkasnya.