Bisnis
·
16 Oktober 2020 16:49

Para Menkeu Negara G20 Kumpul, Sri Mulyani Bicara soal UU Cipta Kerja

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Para Menkeu Negara G20 Kumpul, Sri Mulyani Bicara soal UU Cipta Kerja (17901)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto: HO-Kementerian Keuangan/Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengadakan pertemuan dengan seluruh Menteri Keuangan dan gubernur Bank Sentral negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20).
ADVERTISEMENT
Pertemuan yang diselenggarakan pada 14 Oktober 2020 itu, mengusung agenda utama mengenai penanganan terhadap pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi global.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan komitmen untuk menjalankan langkah extra ordinary policy tools alias kebijakan luar biasa, untuk memperkuat jaring pengaman sosial, penciptaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi global, serta ketahanan sistem keuangan.
Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani bicara soal langkah untuk menghindari penarikan stimulus terlalu dini serta ketersediaan akses vaksin untuk pemulihan ekonomi.
Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memaksimalkan semua perangkat kebijakan dalam rangka pemulihan ini. Salah satunya yang ia sampaikan yakni kehadiran Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Indonesia berkomitmen untuk menggunakan semua perangkat kebijakan, termasuk melalui policy mix antara kebijakan fiskal, moneter, dan struktural dalam mendukung pemulihan ekonomi. Indonesia baru saja mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja guna mendukung investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jumat (16/10).
Para Menkeu Negara G20 Kumpul, Sri Mulyani Bicara soal UU Cipta Kerja (17902)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers tentang UU Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Rabu (7/10). Foto: Kemenko Perekonomian
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan berupa perpanjangan implementasi program penundaan pembayaran kewajiban utang bagi negara-negara miskin. Kewajiban tersebut dilonggarkan sampai akhir Juni 2021 melalui Debt Service Suspension Initiative (DSSI) alias inisiatif penangguhan utang.
ADVERTISEMENT
Negara G20 juga sepakat melanjutkan kerja sama di bidang perpajakan. Pembiayaan UKM dan inklusi keuangan digital, juga masuk dalam pembahasan yang disepakati bersama.
"Indonesia mendukung upaya-upaya untuk mencapai konsensus global yang efisien, sederhana, setara, dan transparan, yang dapat meminimalisasi distorsi akibat kesenjangan antara perkembangan transformasi teknologi dengan rezim perpajakan saat ini," sambung Sri Mulyani.