PBNU Bikin PT untuk Garap Bisnis Tambang, Sahamnya Dimiliki Koperasi

Ilustrasi tambang batu bara. Foto: Shutterstock

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa koperasi PBNU akan menjadi pemilik saham Perseroan Terbatas (PT) untuk garap bisnis tambang batu bara. Hal ini menyusul kebijakan baru Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan izin usaha pertambangan terhadap ormas keagamaan.

"Sahamnya dimiliki oleh koperasi. Jadi PBNU membentuk perusahaan yang sahamnya dimiliki Koperasi," ujar Gus Ipul kepada kumparan, Sabtu (8/6).

Sementara untuk pengurus dari PT tersebut, Dia menegaskan nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh penanggung jawab dari proyek ini yaitu Bendahara Umum PBNU Gudfan Arif Ghofur yang juga seorang pengusaha tambang batu bara.

"Untuk kepengurusannya nanti sementara ini kita dari PBNU nanti dijelaskan Gus Gudfan penanggung jawabnya kan Gus Gudfan. Itu Gus Gudfan itu Bendahara Umum," kata Gus Ipul.

Begitu juga dengan nama usaha tambang batu bara, dia bilang nanti akan disampaikan oleh Gus Gudfan. "Nanti akan disampaikan oleh Gus Gudfan. Pasti ada," ujarnya.

Gus Ipul juga mengaku belum mengetahui berapa luasan lahan yang didapatkan PBNU dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC). Namun, pemerintah telah memastikan PBNU akan mendapatkan jatah lahan tambang batu bara terbesar dibandingkan dengan ormas keagamaan lainnya.

"Belum tau yang diberikan izin untuk PT yang dibentuk oleh PBNU ini belum tau. Jadi masih dalam proses. PT ini kan nanti mendapat izin, izinnya nanti berapa hektar, syarat-syaratnya seperti apa segala macam. Dalam rangka pelaksanaan teknisnya tentu nanti ada konsultan, ada pihak-pihak yang profesional di bidang itu untuk bisa bekerja sama," katanya.

Di samping itu, bisnis tambang batu bara ini diakui rumit karena harus memperhatikan efek dari lingkungan sekitar. Meski demikian, PBNU telah menyiapkan strategi untuk mengatasi hal tersebut.

"Tentu ada aturannya, baik ketentuannya harus dipenuhi, semua itu harus dipenuhi tidak ada yang boleh melanggar hukum dalam proses ini. Maka dari itu PBNU atau PT yang dibentuk PBNU ini nanti akan bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka untuk menindaklanjuti izin yang sudah kita dapatkan itu. Kan PT ini tidak mungkin menggarap sendiri kan semua pemegang izin kan umumnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang garap ada sendiri dan itu pasti rumit dan pasti diserahkan kepada ahlinya," kata Gus Ipul.