PDB Tumbuh 5,44 Persen, KSP: Pemerintah Perlu Hati-hati Pemberian Subsidi Energi

6 Agustus 2022 12:32
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono. Foto: Kantor Staf Presiden RI
zoom-in-whitePerbesar
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Edy Priyono. Foto: Kantor Staf Presiden RI
ADVERTISEMENT
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menilai terkendalinya inflasi melalui stabilitas harga barang dan jasa telah menjaga konsumsi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,44 persen (year on year/yoy).
ADVERTISEMENT
Menurut Edy, inflasi dapat dikendalikan karena pemerintah meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik bersubsidi.
Karena itu, konsumsi masyarakat masih tumbuh cukup baik yakni sebesar 5,51 persen di kuartal II 2022. Kondisi ini, juga didukung oleh tingginya pertumbuhan ekspor akibat kenaikan harga komoditas serta momentum konsumsi tinggi saat Puasa dan Lebaran di kuartal II 2022.
"Elemen-elemen itu yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sangat baik," kata Edy dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (6/8).
Indonesia Terhindar dari Ancaman Resesi
Edy menegaskan, dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 persen pada kuartal II 2022, ancaman resesi sangat mungkin dihindari Indonesia. Meski demikian, ia mewanti-wanti kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi.
ADVERTISEMENT
Menurutnya, penyebab yang menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat berasal dari aspek fiskal dan moneter.
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Dari sisi moneter, jelas dia, meskipun sampai saat ini Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga acuan namun Bank Sentral telah meningkatkan giro wajib minimun (GWM).
"Implikasinya kredit dari perbankan tidak sebesar sebelumnya," kata Edy.
Tantangan Pemerintah ke Depan
Sementara itu, dari sisi fiskal, kebijakan pemerintah menaikkan anggaran subsidi berpotensi menurunkan kesempatan Indonesia menggunakan windfall profit (keuntungan tak terduga) akibat kenaikan harga komoditas untuk belanja produktif.
"Apalagi mulai 2023, kita harus kembali ke defisit anggaran maksimal tiga persen. Artinya, anggaran untuk belanja semakin ketat," katanya.
Edy juga mengungkapkan pemerintah terus mewaspadai potensi kenaikan inflasi terutama jika harga minyak dunia tidak bisa kembali turun dan masih di atas USD 100 per barel. Sebab, dari sisi fiskal, pemberian subsidi energi semakin terbatas sehingga tidak tertutup kemungkinan, akan dilakukan penyesuaian harga.
ADVERTISEMENT
Tantangan lainnya, sebut Edy, yakni peningkatan suku bunga yang sudah dilakukan oleh beberapa negara lain. Ia menilai, jika Indonesia tidak melakukan hal yang sama, maka risikonya akan terjadi arus modal keluar yang bisa melemahkan nilai tukar rupiah.
"Sebaliknya, jika BI juga terpaksa menaikkan suku bunga acuan, maka penyaluran kredit akan terganggu dan pada gilirannya pertumbuhan sektor riil juga akan melambat. Sekali lagi, pemerintah, BI, dan lembaga terkait lainnya tentu akan bekerja secara bersama-sama agar berbagai tantangan itu bisa kita hadapi dan lalui dengan baik," ujarnya.