Pembahasan HGBT Alot, Jokowi Bakal Turun Tangan Bahas di Ratas

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Nasib program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri sebesar USD 6 per Million British Thermal Unit (MMBTU) masih belum jelas kelanjutannya. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2021, kebijakan HGBT berakhir pada tahun 2024.

Pembahasannya di lintas kementerian masih alot. Terakhir, rapat yang membahas soal ini pada Jumat (22/3) tak mencapai mufakat. Alasannya adalah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang tidak datang.

Agus berujar absennya adalah karena perubahan jadwal rapat yang mendadak. Saat itu, telah hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Adapun setiap kementerian yang terlibat dalam HGBT punya pandangan. Kementerian Keuangan ingin APBN tetap sehat, dari Kementerian ESDM mempertimbangkan penerimaan negara dari hulu migas berpotensi turun, sedangkan di sisi Kementerian Perindustrian mempertimbangkan manfaat nilai tambah yang dihasilkan industri dari adanya kebijakan gas murah. Untuk memutuskannya, pembahasan HGBT rencananya akan dilakukan di rapat terbatas (ratas) dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

"HGBT itu saya sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk digelar Ratas dipimpin beliau. Dan beliau sudah setuju tinggal diatur waktunya, beliau waktunya padat. Tapi secara prinsip beliau sudah setuju," kata Menperin saat ditemui di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Kamis (28/3) malam.

"Jadi enggak usah lagi, kami-kami ini sebagai pembantu beliau kemudian berpolemik," sambungnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Kemenperin

Catatan Kemenperin, dari tujuh sektor industri yang dapat HGBT yakni pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet, ada peningkatan nilai tambah ekspor pada tahun 2021-2023 sebesar Rp 84,98 triliun dengan nilai ekspor terbesar oleh sektor oleokimia sebesar Rp 48,49 triliun.

Lalu ada juga peningkatan pajak diperoleh senilai Rp 27,81 triliun. Multiplier effect dari pemberian HGBT juga mendorong investasi baru sebesar Rp 31,06 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 13,33 triliun akibat penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi.

"Saya kira sudah jelas, sudah tidak ada lagi yang bisa men-challenge bahwa HGBT manfaatnya luar biasa besar, bukan hanya ke industri tapi untuk perekonomian nasional. Itu sudah jelas, sudah tidak ada orang yang bisa men-challenge," tegas Menperin.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Tutuka Ariadji, menuturkan Kementerian ESDM sedang mengevaluasi kelanjutan penerapan HGBT, baik dari cadangan gas di hulu dan realisasi penerimaan negara. Dia tegaskan Kementerian ESDM tak mau gegabah terhadap kebijakan ini ke depannya.

Berdasarkan Kepmen ESDM No 134 Tahun 2021, kebijakan HGBT berakhir pada tahun 2024. Tutuka masih membuka peluang kebijakan tersebut akan dilanjutkan kembali setelah evaluasi rampung.

"Harus kita evaluasi dengan baik, karena pertama cadangan, atau masih ada penerimaan negara yang diuntungkan, kan kita tidak bisa sampai (penerimaan) negara minus," ujarnya saat ditemui di kantor Lemigas, Selasa (20/2).

Meski demikian, Tutuka belum membeberkan apakah ada perluasan penerima insentif HGBT selain 7 sektor industri. Pasalnya, pasokan gas bumi yang tersedia di Indonesia baru bisa melimpah di tahun 2030.

"Kalau semuanya itu sampai saat ini kita belum bisa menghitung itu bisa dipenuhi, jadi kita harus betul-betul melihat kalau sumbernya (gas) sudah banyak mungkin ya, sumbernya kan kita belum banyak," ungkapnya.