Pembangunan Apartemen untuk ASN di Ibu Kota Baru Akan Libatkan Swasta

18 September 2019 12:53 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mengikuti Upacara HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kawasan Pantai Maju atau pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, Sabtu (17/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta mengikuti Upacara HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kawasan Pantai Maju atau pulau D Reklamasi, Jakarta Utara, Sabtu (17/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah akan menyediakan rumah dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kalimantan Timur, ibu kota baru Indonesia.
ADVERTISEMENT
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, nantinya pembangunan hunian bagi ASN di Kalimantan Timur akan melibatkan pengembang swasta.
"Ya pasti. Kita bangun apartemen dinas. Dan disamping (itu) ASN diberikan kesempatan untuk memiliki lahan atau properti tersebut," katanya saat ditemui di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).
Saat ini pihaknya tengah menyiapkan paket penawaran skema pembangunan apartemen kepada pihak swasta. Selain itu, Bambang menyebutkan, apartemen dinas tersebut akan ditanggung pemerintah terkait perawatan dan lain sebagainya.
"Apartemen dinas itu rumah dinas itu hanya dipakai ketika sedang menjabat. Biasanya rumah dinas itu landed house. Jadi yang kita bangun itu (sekarang) rumah susun bentuk apartemen," katanya.
Kendaraan melintas di Kawasan Pesisir Kuala Samboja, kecamatan samboja, Kalimantan Timur. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan
Sebelumnya, pemerintah bakal memindahkan setidaknya 180 ribu dari 4,3 juta ASN yang ada di Jakarta ke ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, pemindahan ASN tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemindahan semua ASN tersebut tak akan dilakukan langsung tahun ini, sebab pemerintah masih menyiapkan segala hal yang perlu dilakukan terkait pemindahan ibu kota baru.
"Sekarang, untuk ASN, ASN itu yang akan berpindah manakala ibu kota negara berpindah, itu kan rencananya dimulai dari sekarang, persiapan semua, produk, masalah UU, itu paling cepat 2024 lima tahun akan datang, bukan sekarang pindahnya," kata Syafruddin saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8).