Pembebasan 2.086 Ha Lahan IKN Diprioritaskan Kawasan Anti-Banjir dan Tol

Menteri ATR/BPN, AHY meresmikan kantor pertanahan kota administratif Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2024). Foto: Akbar Maulana/kumparan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembebasan lahan seluas 2.086 hektare di kawasan IKN akan diprioritaskan untuk lahan pengendalian banjir dan lahan untuk proyek tol.

Hal itu keputusan rapat terbatas di Istana Presiden dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari ini, Rabu (24/4).

"Sebetulnya dari 2.086 hektare tersebut tidak semua yang jadi prioritas, yang pertama adalah pengendali di lokasi pengendali banjir Sepaku, itu luasannya kurang lebih 2,75 hektare, ada kurang lebih 22 bidang tanah," kata AHY.

"Dan yang kedua itu di lokasi yang akan dilewati atau jadi pembangunan jalan tol, atau jalan bebas hambatan pada segmen 6A dan 6B itu kurang lebih luasannya 44,6 hektare, atau kurang lebih 48 bidang tanah," sambung dia.

Jokowi Minta Tak Ada Konflik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan terkait evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/3/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

AHY menjelaskan sebanyak 2.086 ha lahan tersebut belum clear, yakni beberapa lokasi masih di tempat masyarakat. Kata AHY, setelah lahan clean and clear baru ATR/BPN bisa menerbitkan sertifikat hak pakainya.

"Yang jelas penekanan dari Bapak Presiden yang kami catat tentunya pertama dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan kita harus pendekatannya dengan baik, tidak boleh ada yang menjadi korban, masyarakat yang seharusnya kita lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban," kata AHY.

Presiden Jokowi, kata dia, juga meminta prosesnya tidak dilakukan tergesah-gesah, dan ingin tahapannya dilakukan dengan baik.

"Pendekatannya humanis, dan Insyaallah dengan itu tidak menyisakan masalah di kemudian hari, dan OIKN bisa menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dengan demikian investasi bisa bergerak dengan lebih cepat lagi," ujarnya.

Senada, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto mengatakan pihaknya diminta Jokowi melakukan penataan kawasan dengan pendekatan yang humanis.

"Jadi kami diminta untuk melakukan penataan kawasan yang humanis, dan kebetulan pada waktu Ramadan dan Lebaran kemarin kita melakukan banyak dialog dengan masyarakat. Intinya Bapak Presiden ingin agar semuanya diselesaikan dengan baik," ujar Bambang.