Pembengkakan Subsidi LPG 3 Kg Menjadi Peringatan Bagi Pemerintah

Subsidi LPG 3 Kg (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pembengkakan realisasi anggaran belanja subsidi LPG 3 Kg dalam APBN Perubahan 2017 dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah agar segera merumuskan kebijakan pengelolaan subsidi.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan selama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo diuntungkan dengan rendahnya harga minyak dunia, sehingga beban subsidi, termasuk LPG 3 Kg tidak terlalu berat.

"Ketika harga minyak mulai berangsur pulih, problem itu akan kembali lagi sebenarnya," kata Komaidi kepada kumparan (kumparan.com), Minggu (7/1).

Gas Elpiji atau LPG (Liquified Petroleum Gas) merupakan unsur gas dari minyak bumi yang kemudian dicairkan. Sehingga, setiap fluktuasi harga minyak bumi, juga mempengaruhi harga LPG.

Menurut Komaidi, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mendata jumlah masyarakat yang berhak menerima. Sehingga, program pemerintah agar anggaran subsidi dikurangi dan bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa tercapai.

"Sekarang satu rumah tangga bisa jadi sudah memiliki 5 tabung LPG 3 kg, bisa lebih malah. Jadi ketika mau didata, harusnya sejak awal program," katanya.

Seperti diketahui, realisasi belanja anggaran subsidi energi sepanjang tahun 2017 tercatat melebihi pagu yang ditetapkan pemerintah. Dalam APBN Perubahan 2017, belanja subsidi energi dipatok Rp 89,9 triliun, namun realisasinya mencapai Rp 97,6 triliun.

Subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 47 triliun atau 105,7% dari target dan subsidi listrik sebesar Rp 50,6 triliun atau 111,5% dari target. Untuk LPG 3 kg, realisasinya mencapai Rp 38,7 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi subsidi energi dan nonenergi pada tahun 2017 sebesar Rp 166,3 triliun atau 98,5% dari target dalam APBN-P yang sebesar Rp 168,9 triliun.