Pembiayaan Utang Rp 645 T per Oktober 2021, Turun 32 Persen

25 November 2021 19:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pembiayaan utang hingga akhir Oktober 2021 mengalami penurunan 32,5 persen menjadi Rp 645,8 triliun. Padahal di akhir Oktober 2020, penarikan utang baru itu mencapai Rp 956,3 triliun atau tumbuh 143,2 persen dari tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
"Dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 956,3 triliun, ini adalah penurunan yang sangat tajam padahal kita masih dalam situasi Covid-19. Tapi kita bisa menurunkan pembiayaan yang sangat signifikan yaitu minus 32,5 persen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (25/11).
Pembiayaan utang yang menurun tersebut disebabkan oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman yang juga mengalami penurunan. Adapun penerbitan SBN hingga akhir bulan lalu mencapai Rp 668,7 triliun atau minus 29,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerbitan SBN ini juga baru 55,4 persen dari target tahun ini Rp 1.207,3 triliun.
Sementara untuk pinjaman justru minus Rp 22,9 triliun. Pertumbuhannya juga menurun 278 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
ADVERTISEMENT
"Ini adalah cerita mengenai pemulihan APBN, konsolidasi dan fiskal policy yang prudent. Makanya Fitch (Ratings) menggarisbawahi APBN kita mulai menunjukkan adanya penyehatan," jelasnya.
Dia melanjutkan, penurunan pembiayaan utang juga dipengaruhi oleh Bank Indonesia (BI) yang ikut membantu membiayai APBN. Untuk Surat Keputusan Bersama (SKB) I, BI telah membeli SBN Rp 143,32 triliun, terdiri dari SUN Rp 97,89 triliun dan SBSN atau Sukuk mencapai Rp 45,44 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) untuk optimalisasi likuiditas serta memanfaatkan fasilitas dari BI dalam bentuk SKB III, terutama untuk belanja kesehatan.
"Jadi pembiayaan kita ada cerita positif yang sangat kuat mengenai kesehatan APBN yang secara bertahap akan kita restore atau kita pulihkan," tambahnya.
ADVERTISEMENT