Pemda & Pusat Tak Kompak Penyebab Banyak Proyek Jokowi yang Mubadzir

2 Februari 2024 12:57 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Jokowi memantau pembangunan miniatur hutan hujan tropis di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 96 hektar, Rabu (20/12/2023). Foto: KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi memantau pembangunan miniatur hutan hujan tropis di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seluas 96 hektar, Rabu (20/12/2023). Foto: KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ADVERTISEMENT
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut banyak proyek yang dibangun pemerintahan Jokowi kurang memperhatikan kajian risiko dalam pelaksanaannya. Hasilnya, proyek pemerintah seperti bandara dan bendungan jadi mubadzir, alias manfaatnya kurang dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pakar infrastruktur dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menjelaskan penyebabnya adalah kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak selaras.
BPKP mencontohkan seperti proyek bendungan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di mana ketika bendungan itu jadi saluran irigasi penunjang bendungan tersebut telat dibangun. Kata Yayat, hal itu disebabkan kapasitas pemerintah daerah kurang memadahi mengejar percepatan pembangunan dari pusat.
"Di sini ada persoalan kemampuan pusat bisa cepat untuk menyelesaikan, tapi kemampuan di tingkat daerah masih sangat terkendala oleh masalah anggaran. Jadi harus diakui ada perbedaan tanggung jawab di instrumen kebijakan itu," kata Yayat kepada kumparan, Jumat (2/1).
Pengamat Transportasi Yayat Supriatna. Foto: kumparan
Yayat menilai semestinya ada sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat dengan pemda. Apabila PUPR membangun bendungan, maka pemda akan menyiapkan kawasan pendukungnya, misalnya pengembangan kawasan sawah yang akan diairi sampai jaringan irigasi. Tak cuma itu, pemda juga harus memetakan sumber daya manusia petani-petani yang akan menanam di kawasan sekitar bendungan tersebut.
ADVERTISEMENT
"Di sini yang kadang-kadang bisa dikatakan sinkronisasi program enggak berjalan. Di situ harusnya ketika perencanaan pembangunan bendungan harus dilihat berapa besar area pertanian yang bisa dipertahankan dan bisa difasilitasi. Harusnya pemerintah daerah menyiapkan itu," kata Yayat.
BPKP sebelumnya juga mencontohkan proyek mubadzir pemerintah lainnya, yakni Bandara Kertajati yang sempat mati suri karena akses tol telat dibangun.
"Di sini kelihatannya konsep awalnya terkait pembangunan Bandara Kertajati bukan sekadar bandara tapi dia aerocity, kota airport. Aerocity, ada kota baru yang jadi pusat pertumbuhan baru.Tapi itu tadi, areanya bisa dikembangkan tapi aksesibilitas tidak didukung," kata Yayat.
Suasana di kawasan Bandara Kertajati. Foto: Putri Sarah Arifira & Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Selain itu, Yayat menilai Bandara Kertajati dibangun di kawasan yang tidak didukung dengan wilayah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan industri. Yayat mengatakan, ke depan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyelaraskan kebijakan dari lintas kementerian dan lembaga sampai pemerintah daerah.
ADVERTISEMENT
"Contoh Kemenhub bangun bandara, bangun stasiun, bangun jalur kereta api. Apakah Kemenhub dari rencana strategis (renstra) yang dibuat membaca renstranya dari kementerian BUMN. Karena BUMN kan bertanggung jawab ke Garuda, ke PT KAI, ke kapal-kapal (PT Pelni). Apakah sudah konfirmasi ke BUMN untuk mencium apakah bau bisnisnya ada atau tidak. Jadi kadang dibangun dibangun eh tiba-tiba secara bisnis tidak menarik. Atau misal dibangun bandara, pemerintah daerah diam-diam saja," kata Yayat.
Bila itu tidak dilakukan, menurutnya akan merugikan perusahaan BUMN yang membiayai operasional. Dia mencontohkan seperti Angkasa Pura yang harus membiayai operasional bandara yang setelah dibangun ternyata penerbangannya di sana sepi. Penerbangan sepi itu menurutnya juga bisa disebabkan karena pemerintah daerah tidak sigap menyiapkan pembangunan kawasan wisata di sekitar bandara baru tersebut. Apalagi bila status bandara tersebut adalah bandara internasional.
ADVERTISEMENT
"Ada ketimpangan misalnya status fasilitas infrastruktur dinaikkan statusnya tapi tidak nyambung dengan RPJMD yang ada di daerah," pungkas dia.
Sebelumnya, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan banyak proyek yang digarap pemerintah tidak melakukan kajian risiko yang baik. Dia mencontohkan pembangunan waduk di daerah yang tidak dipertimbangkan irigasi tersier di sekitarnya.
"Ini kadang enggak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian daerah desa, itu seringkali tidak dihitung. Sehingga waduk jadi, tapi salurannya belum dilakukan apa-apa," kata Ateh di kantornya, Kamis (1/2).
Dia juga mencontohkan pembangunan bandara yang tidak dipertimbangkan pembangunan infrastruktur akses jalannya sehingga pembangunan proyek pemerintah manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
ADVERTISEMENT
"Misalnya dulu Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," kata Ateh.
Belum lagi proyek-proyek wisata yang dibangun pemerintah menurutnya kurang memperhitungkan pembangunan sarana transportasi penunjang di sekitarnya.
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara saksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama," kata Ateh.